LAJUR.CO, KENDARI – Aspirasi masyarakat dikawal dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Muna yang meminta kapal cepat rute Kendari-Raha dan Baubau dikembalikan seperti semula akhirnya membuahkan hasil. Langkah perjuangan DPRD Kabupaten Muna telah sampai pada tahap pertemuan dengan Ombudsman Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Dinas Perhubungan Provinsi Sultra.
Anggota DPRD Kabupaten Muna melakukan rapat kerja dengan berbagai pihak terkait difasilitasi Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (4/6/2024). Para peserta dalam pertemuan mengenai perubahan jalur lintasan kapal cepat dibawah naungan PT Pelayaran Dharma Indah itu menyepakati jika kapal cepat kembali melintas di Kawasan Pulau Cempedak, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).
Hasil pertemuan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Muna, Natsir Ido usai agenda tersebut dilaksanakan. Kapal cepat tujuan Kendari-Raha dan sebaliknya akan kembali melakukan aktivitas lalulintas di Perairan Pulau Cempedak.
“Kesimpulannya sepakat untuk mengembalikan ke jalur awal, terhitung ditandatanganinya kesepakatan tersebut,” ungkap Natsir Ido.
Adapun sejumlah pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sultra, KSOP Kelas II Kendari, KSOP Baubau, Lantamal, Polairud, perwakilan camat dan Polsek terkait serta DPRD Muna Barat.
Sebelumnya, jalur lintasan kapal dimaksud mengalami perubahan usai aktivitas mereka diprotes puluhan nelayan yang bermukim di sekitar Perairan Cempedak. Para nelayan dan masyarakat setempat mengaku dirugikan atas aktivitas rutin kapal cepat.
Perubahan rute pelayaran kapal tersebut bermula saat puluhan nelayan Desa Cempedak mencegat Kapal Superjet pada Minggu (14/4/2024) lalu. Mereka memprotes lalu lintas pelayaran di Pulau Cempedak dan dinilai mengancam wilayah pemukiman warga setempat.
Dinas Perhubungan Provinsi Sultra bersama KSOP Kelas II Kendari dan sejumlah pihak terkait merespon tuntutan tersebut. Upaya uji coba pengurangan kecepatan kapal saat melintasi kawasan Cempedak hingga mediasi antar warga terdampak, pihak perusahaan dan sejumlah pihak terkait telah dilakukan beberapa waktu lalu.
Namun, proses mediasi serta opsi barter dengan Coorporate Social Responsibility (CSR) ditolak warga Cempedak. Mereka bersikukuh agar kapal cepat tak lagi melintasi wilayah sekitar pemukiman oleh 197 kepala keluarga tersebut.
Mereka berdalih, gelombang arus kapal cepat mengakibatkan kerusakan terhadap kediaman, fasilitas umum hingga area pekuburan lokal. Red
