LAJUR.CO, KENDARI – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menerima kunjungan kerja spesifik dari Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Tim, Bahtra. Legislatif Senayan Dapil Sultra itu hadir bersama 10 anggota Komisi II DPR RI, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Rabu (6/11/2024).
Kunjungan bertujuan untuk memastikan persiapan dan kesiapan pemerintah daerah serta penyelenggara Pilkada Serentak 2024 di Sultra.
Pj Gubernur Andap Budhi Revianto mengawali pertemuan dengan menyampaikan apresiasi terhadap perhatian Komisi II DPR RI terhadap kesiapan Sultra dalam melaksanakan agenda demokrasi tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi yang erat antara Pemerintah Provinsi, KPU, Bawaslu, dan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan Pilkada dapat berlangsung lancar dan kondusif.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi telah mengambil langkah konkret, termasuk merealisasikan anggaran untuk KPU dan Bawaslu di seluruh wilayah.
“Kami siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pilkada. Semua sumber daya dan alokasi anggaran telah disiapkan untuk memastikan hak pilih warga Sultra terpenuhi,” tegas Andap.
Rapat kerja kemudian dibuka oleh Ketua Tim Kunspek, Bahtra, yang mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sultra. Bahtra juga menekankan pentingnya pengawasan netralitas ASN serta stabilitas keamanan dalam Pilkada mendatang.
Pj Gubernur melanjutkan dengan pemaparan komprehensif mengenai kesiapan Pemprov Sultra, termasuk pencapaian program perekaman dan pencetakan KTP Elektronik yang telah mencapai 98%. Pemprov juga melakukan upaya “jemput bola” untuk perekaman di sekolah-sekolah guna memastikan hak pilih pemilih pemula terpenuhi dengan maksimal.
Selain itu, Pemprov Sultra juga memperhatikan perekrutan petugas ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS, dengan memastikan proses rekrutmen transparan dan sesuai prosedur. Pemprov turut mendukung penyediaan fasilitas, memfasilitasi partisipasi masyarakat, serta menegakkan netralitas ASN agar tidak terlibat dalam mendukung calon tertentu.
Pemprov Sultra telah menjalin koordinasi intensif dengan KPU untuk memastikan kelancaran distribusi logistik Pilkada ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan terluar di Sultra. Pj. Gubernur menjelaskan bahwa pemetaan potensi kerawanan sosial dan wilayah telah dilakukan, dan hasilnya menunjukkan kategori “Rawan Sedang” di beberapa wilayah. Untuk menjaga stabilitas, Pemprov bekerja sama dengan Forkopimda, TNI, Polri, dan pihak terkait.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi publik, Pemprov Sultra juga gencar melakukan sosialisasi tentang pentingnya netralitas ASN dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Sosialisasi ini telah menjangkau kabupaten/kota dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Pada akhir kegiatan, rapat kerja dilanjutkan dengan pemaparan materi dari KPU dan Bawaslu yang menggarisbawahi kesiapan teknis penyelenggaraan Pilkada, termasuk pengelolaan logistik, peran pengawasan, dan strategi menghadapi potensi kerawanan.
Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota Komisi II DPR RI, Anggota KPU RI, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Forkopimda Tingkat I, Bupati dan Walikota beserta Forkopimda Tingkat II, serta Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota. Adm
