SULTRABERITA.ID, KENDARI – Komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam upaya pembangunan sektor perikanan dan kelautan kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan ditunjuknya 16 Bupati/Walikota di Sultra oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi sebagai pelopor pembangunan sektor perikanan dan kelautan.
BACA JUGA :
- Mentan RI Beri Sinyal Positif Pacu Investasi Sektor Pertanian di Kabupaten Konawe
- Dilema Sampah di Kota Kendari: Volume Menggunung, Petugas Tak Imbang
- Andi Sumangerukka & 12 Gubernur Ikuti RDP Komisi II DPR RI, Bahas Soal Dana Transfer Pusat
- Nenek yang Hilang Kebun Kumbewaha Buton Ditemukan: Badan Lemas, Wajah Linglung
- Harga Nikel Bergejolak, Ekspor PT Vale Turun Pada Triwulan I 2025
Hal tersebut dilakukan ditengah workshop bertema ‘Persiapan Kemitraan Bupati dan Walikota Pesisir di Provinsi ‘ untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 14.
Workshop dihadiri 23 anggota tim persiapan kemitraan dari 16 kabupaten/kota yang telah ditunjuk oleh Gubernur Ali Mazi. Kemitraan bersama kepala daerah se-Sultra ini bertujuan menegaskan kembali komitmen Pemprov Sultra mencapai TPB 14 mengenai ekosistem laut.
“Komitmen ini bukan sekadar kepedulian pemerintah provinsi dan kabupaten terhadap kelestarian ekosistem laut. Akan tetapi juga bentuk komitmen pemerintah menjaga kelangsungan hidup nelayan skala kecil yang ada di provinsi ini (lebih dari 90% dari total 90.674 nelayan berdasarkan data dari DKP Sultra 2016),” jelas Program Manager RARE, Imanda Hikmat Pradana dalam rilis pers kepada Sultraberita.id belum lama ini.
Di tingkat nasional, kata Imanda, Provinsi Sultra menjadi satu dari dua provinsi yakni Sulawesi Utara dan Papua Barat yang menjadi pionir pembangunan berkelanjutan dengan memberi contoh nyata bagi provinsi lain di Indonesia.
Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Sultra, Dr Suharno menyatakan posisi Sultra sebagai provinsi kepulauan memiliki kewajiban menjadi garda terdepan menjaga ekosistem laut, memanfaatkannya dengan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan masa datang.
Sebagai informasi, 5 Februari 2020 lalu Pemprov Sultra menggadeng RARE menggelar sosialisasi Perda Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) No. 9 tahun 2018 dan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan No 36 tahun 2019.
Kedua produk hukum ini adalah contoh keberpihakkan kuat pemerintah daerah terhadap upaya perlindungan ekosistem laut, pemanfaatan sumberdaya ikan secara berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir.
Workshop yang diadakan ini Plaza Inn Kendari ini, kata Imanda dihadiri Kepala Dinas dan Bappeda kabupaten/kota pesisir yang ada di Sultra.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra, Dr Askabul Kijo dalam paparannya menyampaikan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdasar RZWP-3-K.
“Agenda ini diharapkan akan menjaga kesesuaian antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Termasuk mewujudkan keterpaduan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau serta antar wilayah kabupaten/kota dan juga dengan wilayah sekitarnya,” ujarnya.
Hal senada juga diutarakan Direktur Kebijakan Rare, Dr.l Arwandrija Rukma. Lembaga konservasi mitra Pemprov Sultra ini menyampaikan komitmen Rare sebagai mitra pemerintah menjembatani kepentingan masyarakat, ekologi dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Dalam hal ini, Rare bermitra dengan Sultra untuk mengusung program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) yaitu sebuah bentuk pengelolaan yang memberikan kesempatan kepada nelayan lokal dan tradisional dalam menjaga, mengelola dan memanfaatkan perikanan yang ada di kawasan lautnya, terutama dalam lingkup 0 – 2 mil laut,” jelasnya.
Lebih jauh, terang Imanda, tindak lanjut dari dua pertemuan di atas adalah dibangunnya kesepahaman tingkat pemerintah daerah kabupaten di sektor perikanan dan kelautan. Komitmen itu kemudian akan dikongkritkan dalam agenda pertemuan resmi di Kendari pada tanggal 30 Maret 2020.
“Anggota tim persiapan kemitraan akan medorong dukungan dari para Bupati dan Wakikota dan berbagi inovasi atau kegiatan penyelamatan ekosistem laut yang masuk ke dalam TPB 14, termasuk di dalamnya adalah peran Program PAAP yang diharapkan akan menjadi model pelibatan masyarakat pesisir dalam mengelola, menjaga dan memanfaatkan sumberdaya laut secara berkelanjutan,” papar Imanda. Adm
