SULTRABERITA.ID, KENDARI – Anggota Komisi V DPR RI, Ridwan Bae bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra melakukan tatap muka di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XXI Kendari, Selasa 7 Januari 2020.
BACA JUGA :
- Berbarengan Gubernur Sultra, Bupati Yusran Akbar Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2024 ke BPK
- Reuni Alumni SMP Negeri 1 Baubau Angkatan 2000 Dirangkai Aksi Baksos
- Lebaran Nusantara Honda 2025: Apresiasi ke Konsumen Loyal melalui Service Visit Spesial
- Pertamina Sulawesi Hadirkan Serambi MyPertamina, Ada 10 Layanan Unggulan untuk Pemudik
- Indosat Perkuat Jaringan dengan AI, Hadapi Lonjakan Konektivitas di Ramadan & Lebaran
Pertemuan yang merupakan bagian rangkaian reses DPR RI itu kembali membahas progres agenda pembangunan jembatan penghubung Muna-Buton dan Muna-Konawe Selatan.
Dihadapan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XXI Kendari, Dr Ir Yohanis Tulak Todingrara MT, Politisi Golkar tersebut menanyakan berbagai hal terkait persiapan daerah dalam rangka realisasi proyek jembatan yang menghubungkan tiga daratan di Sultra.
Mantan Bupati Muna dua periode itu turut memberi catatan penting bagi Pemprov Sultra agar eksekusi proyek infrastruktur didanai APBN itu tidak melenceng dari target.
“Gubernur, kepala dinas terkait dan beberapa bupati mesti proaktif agar jembatan Muna-Buton dan Muna-Konsel bisa terealisasi cepat. Tadi itu kita cek bagaimana amdalnya, feasibilty study. Soal pembebasan lahannya oleh masing-masing pemda, itu jadi bagian tanggungjawab bupatinya masing-masing,” ungkap Ridwan Bae.
Proyek jembatan Muna-Buton dan Muna-Konawe Selatan, kata Ridwan telah masuk dalam kebijakan Rencana Strategis (Renstra) yang akan direalisasikan Presiden RI, Joko Widodo dalam lima tahun ke depan.
Khusus jembatan panjang menghubungkan Pulau Muna dan Pulau Buton yang menelan anggaran Rp 1,4 triliun masuk dalam tahap awal yang lebih dulu dieksekusi. Ridwan ingin memastikan tidak ada kendala di daerah yang mengganjal jalannya program nasional tersebut.
“Yang lebih dulu adalah jembatan Buton-Muna. Muna- Konsel menyusul. Kita maunya sih bisa bersama-sama jalannya. Kalau Muna-Buton saya pastikan pengerjaan fisik sudah berjalan di tahun 2021,” rinci Ridwan.
Sebagai informasi, proyek jembatan Muna-Buton masuk dalam prioritas pembangunan 60.000 meter Jembatan Panjang dicanangkan Joko Widodo dalam Renstra 2019-2024.
Akses penghubung antar pulau di Sultra itu mendapat prioritas anggaran dalam struktur APBN bersama proyek jembatan lain di Indonesia. Diantaranya program jembatan Sumatera – Bangka (Sumsel dan Babel), Batam – Bintan (Kep. Riau), Pulau Balang (Kaltim), Sambas Besar (Kalbar).
Tak hanya soal jembatan, Ridwan yang didampingi Plt Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Abdul Rahim saat audiensi dengan jajaran BPJN XXI Kendari diketahui ikut membahas solusi pemberdayaan pengusaha lokal dan keterlambatan penyelesaian jembatan Bahteramas.
“Kita membahas bagaimana pemberdayaan pengusaha lokal agar mereka bisa bersaing juga di skala nasional. Mesti ada peningkatan kompetensi dan mutu SDM agar bisa sejajar dengan pengusaha nasional. Kita mau mereka bisa ambil peran juga. Untuk jembatan Bahteramas kita sudah tinjau. Penyelesaiannya sedikit melenceng dari target,” papar Ridwan Bae. Adm
