LAJUR.CO, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sukses menggelar workshop ‘Pengawasan Partisipatif Menuju Sukses Pemilihan Umum Tahun 2024’ di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (13/7/2023).
Workshop diselenggarakan di Soll Marina Hotel & Convention Center Bangka ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari mendatang.
Partisipasi politik sebagai wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat merupakan hal sangat fundamental dalam proses demokrasi. Maka pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan Pemilu harus melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.
Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah. Kerendahan kesadaran tersebut salah satu pemicunya adalah minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu.
Salah satu narasumber dalam sosialisasi tersebut, hadir Pemantau Pemilu Kohati PB HMI Nurmaida Saana. Nurmaida menyampaikan generasi muda penting untuk melek politik. Modal melek politik dimiliki generasi saat ini sebagai landasan mereka dalam melakukan pengawasan terhadap kampanye program para calon kepala daerah atau legislatif.
“Kebijakan yang dihasilkan para elite politik akan berdampak terhadap hampir seluruh aspek kehidupan warga, tak terkecuali perempuan. Sehingga generasi kita harus terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu,” jelas Nurmaida saat membawakan materinya.
Generasi dimaksud dalam hal ini pun tidak terkecuali perempuan. Mereka mempunyai peluang dan kesempatan yang besar untuk berpartisipasi dalam kepemiluan. Namun, partisipasi itu memiliki sejumlah tantangan.
Tantangan perempuan dalam pemilu, lanjut Fungsionaris Kohati PB HMI asal Sulawesi Tenggara (Sultra) ini bahwa ada tiga faktor yakni kultur sosial dan masyarakat, psikologis dan ekonomi. Maka untuk menghadapi sejumlah hambatan ini penting kiranya diberikan Pendidikan Politik bagi Perempuan.
Organisasi perempuan juga memiliki peran strategis dalam mengawal pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Hal itu dapat dilakukan dengan cara sosialisasi guna memberi edukasi pengawasan, menyiapkan atau melakukan kaderisasi perempuan yang berkualitas, dan terlibat langsung dalam mengawasi pemilu.
Ia pun menyinggung soal masalah klasik kepemiluan diantaranya permisif pragmatisme, integritas dan profesionalitas penyelenggara, dan demokratisasi internal partai politik, serta partisipasi masyarakat.
Terakhir, dirinya menganalisis isu trend yang berpotensi terjadi selama kurun waktu menjelang pesta demokrasi tahun depan. Diantaranya isu tersebut adalah represif (negara dan antar relasi masyarakat), maraknya hoax dan berita bohong, dan rawan konflik seperti isu sara dan perbedaan pilihan.
Trend lainnya adalah intimidasi, ancaman, money politik, jadwal tahapan pemilu dan payung hukum tidak relevan, serta rekrutmen dan keterpilihan penyelenggara pemilu. Red
