LAJUR.CO, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 di Kota Baubau, Senin (20/3/2023). Ali Mazi menyatakan kegiatan tahunan diselenggarakan Bappeda Sultra menjadi Musrenbang terakhir bagi dirinya hampir lima tahun menjabat Gubernur Sultra bersama wakilnya Lukman Abunawas.
“Ini Musrenbang terakhir di masa kepemimpinan saya sebagai Gubernur Sultra. Untuk itu susun perencanaan pembangunan sebaik-baiknya, jangan tiba masa tiba akal,” tegas Ali Mazi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sultra J Robert menyatakan ini adalah kali kedua Kota Baubau menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Sultra. Tahun 2024, Musrenbang Sultra mengangkat tema percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.
“Seluruh tahapan rangkaian Musrenbang sudah kita tuntaskan. Kabupaten Buton Tengah yang pertama tanggal 4 Maret dan Musrenbang Kabupaten Buton Utara yang terkahir 18 Maret. Kita harapkan Musrenbang ini menjadi forum konsultasi untuk menyelaraskan dan mensinergikan perencanaan pembangunan di Provinsi Sultra, kabupaten/kota dan pemerintah pusat,” jelas J Robert.
Banyak pesan khusus disampaikan Ali Mazi saat gelaran Musrenbang yang dihadiri Dirjen Bina Bangda Restuardy Daud secara virtual, perwakilan Kepala Bappenas RI Sumedi Andini Mulyo, Perencana Ahli Pertama Ditjen Bina Bangda Kemendagri Hanz Budi Setiawan, sejumlah Kepala Daerah se-Sultra, instansi Bappeda 17 kabupaten/kota di Sultra, kepala OPD Pemprov Sultra, instansi vertikal dan anggota legislatif Sultra.
Salah satu yang disampaikan Ali Mazi adalah agar kepala OPD lingkup Pemprov Sultra tetap melanjutkan PR pembangunan yang belum sepenuhnya dituntaskan pasangan Ali Mazi – Lukman Abunawas (AMAN). Terlebih, tahun ini merupakan periode akhir kepemimpinan Ali Mazi di Bumi Anoa.
RKPD tahun 2024 yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 diharapkan tetap menyelip target pembangunan yang dicanangkan duet AMAN.
“RPD 2024-2026 adalah acuan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk tiga tahun ke depan, yang secara substansi tidak merumuskan visi dan misi kepala daerah. Namun demikian mengingat
penetapan RPD dilakukan pada masa jabatan kami, dan ditetapkan melalui peraturan gubernur, sehingga sehingga
harapan kami kepada seluruh OPD kiranya dapat melanjutkan target pembangunan daerah yang belum sepenuhnya dapat dicapai pada periode 2018-2023 akibat
terjadinya pandemi Covid-19,” ungkap Ali Mazi saat membuka Musrenbang RKPD.
Adapun program strategis dicanangkan Gubernur Ali Mazi namun belum sepenuhnya rampung antara lain adalah pembangunan kantor gubernur dan operasionalisasi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo.
Disamping itu, Ali Mazi mengingatkan mengenai prediksi beban daerah yang akan meningkat di tahun 2024 karena ada pembayaran pokok pinjaman daerah beserta bunga, hibah ke KPU, Bawaslu dan aparat keamanan dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak.
Untuk itu, lanjut Ali Mazi, OPD diharapkan melakukan penghematan dan efisiensi di dalam rencana kerjanya agar tidak terjadi kolaps.
“Diharapkan kebijakan pembangunan yang terkait dengan pembangunan fisik, lebih diarahkan kepada kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi, dan sedapat mungkin menghindari kegiatan pembangunan infrastruktur baru,” tegas Ali Mazi.
Beberapa hal lain juga disampaikan Ali Mazi saat membuka Musrenbang
adalah penyusunan RKPD Provinsi Sultra tahun 2024 didasarkan pada penjabaran rancangan rencana kerja pemerintah atau RPD tahun 2024-2026, yang disusun merujuk kepada Instruksi Mendagri nomor 52 tahun
2022.
Empat Isu Strategis Musrenbang 2024
Lebih lanjut, Ali Mazi menyatakan perencanaan pembangunan disusun sebaik mungkin berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, permasalahan dan dan isu strategis yang masih dominan serta target – target tujuan tujuan dan sasaran pembangunan yang belum tercapai sampai dengan tahun 2023.
Ajang Musrenbang RKPD menjadi salah satu wujud komitmen Pemprov Sultra untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah. Hasil dari penyelenggaraan Musrenbang nantinya akan menjadi bahan penyempurna dokumen perencanaan tahunan yakni RKP (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2024.
Adapun empat aspek permasalahan dan isu strategis disampaikan Ali Mazi sebagai bahan pembahasan utama Musrenbang Sultra tahun 2024.
Pertama adalah isu pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sultra untuk yang masih berada di bawah rata-rata nasional, kata Ali Mazi, patut menjadi perhatian. Peningkatan derajat kesehatan melalui optimalisasi sistem pelayanan kesehatan terus ditingkatkan terutama menghadapi isu stunting dan persoalan kesehatan lainnya.
Gubernur Sultra dua periode itu sempat menyinggung kondisi miris infrastruktur pendidikan di daerah.
“Saya sedih dan prihatin, IPM memang penting tapi kalau sarana dan prasarana tidak diperhatikan ini bisa membahayakan anak didik,” ujar Ali Mazi yang meminta agar pemerintah mau menggelontorkan anggaran besar bagi peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di Sultra.
Poin kedua, mengenai isu inflasi, ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Ali Mazi menuturkan pemprov Sultra bersama pemerintah kabupaten kota terus berupaya menggiatkan perekonomian daerah agar bisa kembali pulih. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan. Peningkatan kapasitas sektor riil, menciptakan iklim usaha yang kondusif serta kemandirian dan ketahanan pangan pangan bagi masyarakat juga terus dipacu.
Ketiga, isu ekonomi dan pemerataan pembangunan. Meski angka pertumbuhan ekonomi Sultra lebih tinggi dari rerata nasional, infrastruktur dasar dan kewilayahan di Sultra masih belum optimal.
“Permasalahan ini perlu didorong lewat transformasi ekonomi pada sektor pariwisata, peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, hilirisasi pertambangan serta program padat karya untuk menyerap tenaga kerja. Kita juga patut bersyukur angka pengangguran terbuka di Sultra hanya 3,36 persen, lebih rendah dari angka nasional,” papar Ali Mazi.
Keempat, mengenai tata kelola pemerintahan, Ali Mazi menyebut belum optimalnya akuntabilitas kerja instansi pemerintahan dan inovasi daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik masih menjadi fokus dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbaikan tata kelola akan dilakukan melalui penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sistem informasi daerah serta kebijakan satu data.
Penghargaan Kabupaten dan OPD Berprestasi
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2024 dirangkaikan dengan pemberian penghargaan oleh Gubernur Sultra Ali Mazi dan Kepala Bappeda Sultra terhadap OPD dan kepala daerah berprestasi yang berkontribusi menyukseskan agenda pembangunan di Bumi Anoa.
Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2023 Terbaik Pertama diraih Kota Baubau, Terbaik Kedua Kolaka Timur, Terbaik Ketiga Kabupaten Buton, Terbaik Keempat Kolaka Utara.
Air Minum Penyehatan Lingkungan Award Terbaik Pertama diraih Kota Kendari, Terbaik Kedua Kabupaten Kolaka, Terbaik Ketiga Kabupaten Wakatobi.
Penghargaan Stunting Award Terbaik Pertama diraih Kabupaten Kolaka, Terbaik Kedua Kabupaten Buton, Terbaik Ketiga Kabupaten Kolaka Timur.
Khusus lingkup OPD dengan catatan kinerja terbaik, juara 1 diraih Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMP-PTSP) Sultra, Juara II Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Sultra, Juara III diraih Dinas Lingkup Hidup (DLH) Sultra.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Gubernur Ali Mazi melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra, Siti Saleha, menyerah sejumlah bantuan kepada masyarakat dan pelaku industri kecil. Bantuan yang diserahkan berupa mesin obras dan peralatan pertukangan. Adm
