SULTRABERITAID, KENDARI – Anggota DPR RI, Ridwan Bae meminta masyarakat menagih tugas pemekaran Provinsi Kepton dan sejumlah calon DOB lain di Sultra pada tiga wakil Sultra di Senayan, Ir Hugua, H Imran dan Amirul Tamim.
Hal itu disampaikan politisi senior Golkar itu menyikapi agenda pencabutan moratorium pemekaran oleh Presiden RI, Joko Widodo khusus untuk daerah Papua.
Kata Ridwan, Provinsi Sultra sebisa mungkin tak menyia-nyiakan momen tersebut untuk turut berkuat meloloskan usul DOB.
Pernyataan Bupati Muna dua periode itu bukan tanpa sebab.
Merujuk komisi yang kini ditempat Ir Hugua dan H Imran yakni Komisi II DPR RI, lanjut Ridwan Bae, keduanya paling bertanggung jawab terhadap urusan meloloskan usul pemekaran Provinsi Kepton. Termasuk calon DOB lain diantaranya Kabupaten Muna Timur, Konawe Timur dan Kabaena.
Komisi II DPR RI mewilayahi urusan Dalam Negeri, Sekretariat Negara dan Pemilu paling relevan dengan tuntutan pemekaran. Olehnya itu masyarakat Sultra jangan sampai salah persepsi menagih pemekaran Provinsi Kepton hanya pada Gubernur Sultra, Ali Mazi.
“Bukan ke Ali Mazi. Tapi ke dua mantan bupati, Ir Hugua dan Imran. Mereka sama-sama di Komisi II. Keduanya juga memiliki jalur yang baik karena bidang mereka. Mereka ujung tombak,” jelasnya.
Lagi pula, Hugua punya utang besar ke masyarakat di wilayah kepulauan. Bagaimana pun, lanjut Ridwan Bae, Bupati Wakatobi dua periode itu mendapat suara dukungan besar dari jazirah Buton saat suksesi Pileg lalu.
Sama halnya juga dengan Anggota DPD RI asal Sultra, Amirul Tamim. Mantan politisi PPP itu mereguk sukses besar berkat suara dan dukungan dari masyarakat di Kepulauan.
“Iya jangan lupa, suara yang lalu dari mana. Harus bertanggung jawab di situ, Amirul,”sambung Ridwan.
Ketiganya bisa menempuh jalur konstitusional untuk memuluskan pemekaran di Sultra berbarengan dengan pemekaran di Papua.
Bahkan, jika perlu melakukan pressure keras ke Jokowi agar melihat usul pembentukan DOB di Sultra sebagai hal urgen sama seperti Papua.
“Dua anggota DPR RI mesti keras, harus pembicaraan di komisinya. Atau kalau perlu walk out dari rapat di DPR. Saya harap bisa,” cetus Ridwan.
Sebelumnya, Amirul Tamim meminta Gubernur Sultra, Ali Mazi bergerak cepat melakukan lobi ke Jokowi agar ikut menekan usul pemekaran Kepton berbarengan dengan momen pemekaran daerah di Papua. Adm