Penulis
Oleh : Rahmat Hidayat
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USN Kolaka
Kita ketahui bersama sebelum PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dua koalisi sebelumnya sudah terbentuk terlebih dahulu yaitu Koalisi Perubahan dan Koalisi Indonesia Bersatu. Untuk Koalisi Perubahan dimotori oleh Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat sedangkan Koalisi Indonesia Bersatu yang baru-baru ini dikenal dengan istilah koalisi besar terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, PKB, PPP dan PAN yang disinyalir dibawah komando istana yang intens melakukan konsolidasi politik.
Diantara gabungan partai koalisi tersebut sudah ada beberapa partai yang terlebih dahulu mendeklarasikan calon presidenya diantaranya pada 22 Agustus 2023 Bapak Prabowo dideklarasikan oleh partainya Gerindra, kemudian disusul oleh Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anis Baswedan pada tanggal 3 oktober 2023. Dan yang terakhir giliran Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDIP.
Deklarasi yang dilakukan oleh PDIP berbeda dari partai lain, penulis melihatnya bahwa PDIP sebagai partai menunjukan kematangan kaderisasi dan kuatnya basis ideologinya sebagai partai nasionalis. Hal ini tercermin dari proses pengambilan keputusanya. Kita lihat proses deklarasi calon presiden yang dilakukan oleh PDIP sarat akan makna historis, momentum yang pas, dan timing yang tepat semua menyatu di tempat dan hari di mana Ganjar Pranowo dideklarasikan sebagai calon presiden 2024.
Makna historis terlihat dari tempat yang di pilih yaitu Istana Batu Tulis yang secara historis tempat ini melambangkan nilai historis penting bagi masyarakat Jawa dan sudah menjadi ciri khas partai berlambang banteng ini setiap agenda penting selalu diputuskan di tempat ini, makna historis lainya bertepatan hari Kartini dan momentum yang pas menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Untuk melawan dominasi koalisi yang sudah terbentuk sebelumnya bahkan sudah ada bahasa politik untuk kemudian menolak partai PDIP untuk bergabung dalam suatu koalisi dan terkesan ingin menyandera kepentingan partai lain di bawah dominasi koalisi ini maka PDIP hadir mendeklarasikan Ganjar mengorbankan Puan Maharani yang secara biologis merupakan cucu dan trah Soekarno yang sebelumnya di persiapkan dan di gadang-gadang bakal menjadi calon presiden dari partai ini.
Strategi menggabungkan antara tingginya elektabilitas Ganjar dan Suara 20 persen lebih kursi yang dimiliki PDIP di Istana Batu Tulis berhasil mengubah bandul kepentingan koalisi yang sebelumnya mengarah ke koalisi besar. Wacana koalisi besar berhasil membuat pecah konsentrasi dan diprediksi akan mengendalikan arah koalisi dan akan memaksa PDIP bergabung dengan posisi cawapres atau memaksa PDIP bertarung dengan sendirinya.
Namun kenyataanya justru magnet koalisi sekarang tertuju ke arah PDIP, ini salah satu bukti bahwa partai ini punya kematangan orientasi dalam menentukan keputusan. Efek lain yang dihasilkan dari istana batu tulis adalah hadirnya partai PPP yang sebelumnya ikut meramaikan wacana gabungan koalisi besar berbalik mendeklarasikan mendukung calon presiden milik PDIP dan tidak menutup kemungkinan akan ada partai-partai lain yang akan bergabung ke arus pusaran partai yang berlogo kepala banteng ini.
Deklarasi Batu Tulis memberikan efek signifikan bagi perpolitikan 2024 bukan hanya bagi koalisi besar bahkan juga bagi koalisi perubahan untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan menentukan wakil presidenya.
Silahtuhrahmi politik kini gencar dilakukan oleh partai-partai politik bukan hanya dari gabungan koalisinya bahkan dari lintas koalisi yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang menarik di tunggu bagaimana partai besar seperti Golkar, Gerindra dan PKB mempertahankan komitemen koalisinya membemtuk poros ketiga melawan koalisi perubahan dan koalisi yang sedang dimainkan oleh PDIP.
Kemudian mundurnya Sandiaga Uno dari Gerindra juga disinyalir akan bergabung dengan PPP dan berkoalisi dengan PDIP untuk paket 2024 nanti.
Namun yang menarik perhatian penulis adalah mudahnya bongkar pasang koalisi membuktikan lemahnya komitmen koalisi kepartaian kita dalam menyatukan dan merepresentasikan kepentingan. Pada dasarnya sifat koalisi itu tidak permanen karena dipersatukan dengan kepentingan dan tujuan bersama namun koalisi yang yang solid dibangun dari kebijakan strategis, orientasi kepentingan jangka panjang dan kepentingan nasional.
Dasar kepentingan jangka panjang itulah dan kepentingan nasional yang bisa menguatkan komitemn koalisi. Koalisi esensilanya adalah karena adanya kepentingan maka kita berkoalisi bukan karena kita berkoalisi maka ada kepentingan.
Memang tidak bisa dipungkiri bahwa koalisi itu menjadi wajib ketika sistem presidensial dikawinkan dengan sistem multi partai yang di tambah dengan adanya thresold maka membentuk koalisi menjadi pertarungan awal sebelum memasuki gelanggang pertarungan sesungguhnya namun relaitas politik kita besarnya gabungan koalisi tidak menjamin kemengan hal ini membuktikan bahwa representasi kepentingan koalisi tidak selamanya berbanding lurus dari kepentingan publik.
