SULTRABERITA.ID, KENDARI – Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda menyoroti bantuan kuota dari Mendikbud NadiemĀ MakarimĀ untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Ia mengkritik upaya pemerintah itu tanpa syarat. Artinya, semua siswa, guru hingga mahasiswa bisa mendapatkan karena syaratnya hanya memiliki nomor handphone (HP).
“Karena filosofinya kan memberi yang tidak mampu. [Tapi] Karena keterbatasan data, semua disubsidi. Bagi yang punya kemampuan, lebih baik tidak usah dicantumkan kepada anaknya,” katanya melalui konferensi video, Senin (7/9).
Menurutnya, Kemendikbud seharusnya memiliki data rinci terkait kebutuhan peserta didik dan pengajar di lapangan. Dengan begitu pemerintah bisa memetakan bantuan tepat menangani kendala PJJ yang dialami.
Ia menduga dari keseluruhan jumlah siswa di Indonesia, tak semua kendala PJJ mereka bisa diselesaikan dengan subsidi kuota. Sebagian di antara mereka, katanya, bisa jadi tak punya gawai untuk diisi kuota.
“Berapa dari 68 juta siswa yang tidak punya smartphone? Kalau bisa dari Rp7,2 triliun kita minta diupayakan dipecah untuk pemberian subsidi smartphone,” ujarnya.
Huda mengatakan pihaknya masih menemukan keluarga dengan empat anak yang hanya memiliki satu gawai. Karena keterbatasan itu, anak di keluarga tersebut harus bergantian gawai untuk bersekolah.
Selain itu, ia menyebut subsidi kuota tidak bisa membantu siswa yang tidak memiliki akses internet. Ia menilai anggaran Rp7,2 triliun juga bisa digunakan untuk mendukung protokol kesehatan agar sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).
Mendikbud Nadiem Makarim mengupayakan subsidi kuota bagi seluruh siswa, guru, dosen dan mahasiswa untuk melancarkan PJJ. Ia mendapati kebanyakan kendala PJJ adalah keterbatasan kuota.
Subsidi kuota bakal diberikan mulai pertengahan September. Setiap peserta didik dan pengajar yang sudah menginput nomor HPnya ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) bakal mendapat kuota langsung dari masing-masing operator.
Langkah ini diapresiasi banyak pihak. Namun guru juga mengeluhkan subsidi kuota tidak dapat menyelesaikan permasalahan PJJ luar jaringan atau tanpa akses internet.
Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G di Indonesia. Sebanyak 9.113 desa/kelurahan di daerah 3T, dan 3.435 desa/kelurahan di daerah non-3T.
PJJ sendiri masih berlaku di sebagian besar sekolah di Indonesia. Kemendikbud mencatat ada 1.840 sekolah di zona merah, 12.124 sekolah di zona oranye, 6.238 sekolah di zona kuning dan 764 sekolah di zona hijau masih melakukan PJJ. Adm
Sumber : cnnindonesia.com