LAJUR.CO, KENDARI – Ketua DPRD Sultra Abdul Rahman Saleh maupun anggota Komisi III DPRD Sultra Abdul Salam Sahadia mengungkap fakta baru mengenai pembangunan gedung baru Kantor Gubernur Sultra yang kini tengah berjalan.
Kedua politisi itu tegas menyebutkan jika proyek yang menelan anggaran ratusan miliar itu tidak melalui tahapan pembahasan rapat paripurna DPRD Sultra.
Baik ARS dan Salam Sahadia mengatakan bahwa usulan yang disepakati adalah rehabilitasi gedung. Bukan pembangunan kontruksi baru kantor Gubernur Sultra sebagaimana yang terlihat saat ini di kawasan perkantoran Bumi Praja Anduonohu.
“Pembangunan itu bukan untuk dibangun yang baru. Pembahasannya ada tapi soal rehabilitasi,” jelas Abdul Salam Sahadia saat melakukan sidak ke lokasi pembangunan gedung baru kantor Gubernur Sultra, Senin (12/9/2022).
Menyambung hal itu, Ketua Umum HMI Cabang Kendari Muhammad Fadri yang turun melakukan aksi demonstrasi menolak program mercusuar dicetuskan Gubernur Ali Mazi mengatakan pembangunan proyek dengan dana milyaran rupiah tersebut memang tidak sesuai dengan hasil pembahasan dalam rapat paripurna.
“Rehabilitasi dimaksud ini dialokasikan di tahun 2023. Nomenklaturnya bukan pembangunan kantor yang baru, tapi rehabilitasi. Faktanya sudah ada aktivitas proses pembangunan saat kami melakukan sidak,” sambungnya.
“Dianggarkan tahun 2023 tapi pembangunannya sudah mulai berjalan. Pertanyaannya itu ambil duitnya darimana. Tadi ketua DPRD Sultra ngomong sendiri bahwa tidak ada pembahasan di rapat paripurna,” pungkas Fadri.
Saat menggelar aksi demonstrasi, Muhammad Fadri bersama massa juga menyoroti pembangunan patung pahlawan Oputa Yii Koo. Pembangunan patung Kesultanan Buton itu diperkirakan menghabiskan anggaran hingga 17 miliyar rupiah. Red
