LAJUR.CO, KENDARI – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus melakukan upaya pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota untuk meningkatkan keterpaduan intervensi gizi dalam rangka pelaksanaan dan pelaporan percepatan penurunan stunting di kabupaten/kota Provinsi Sultra.
Berdasarkan data hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) bahwa tingkat stunting di Sultra menempati posisi tertinggi di Indonesia, yakni berada di angka 30,02%.
Terkait agenda tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Sultra, Johannes Robert menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penguatan Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sultra tahun 2022 di Hotel Zahra Syariah, Kendari, Senin (25/7/2022).
Rapat koordinasi (Rakor) dimaksudkan untuk membentuk tim kerja dalam pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di kabupaten/kota se-Sultra. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Sultra Nomor 182 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sultra.
Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Sultra L.M Alwi mengatakan jika rakor yang digelar juga sekaligus Bimbingan dan Teknis (Bintek) pelaksanaan rembug stunting di daerah.
“Sebenarnya substansi rakor ini adalah bimtek mengenai pelaksanaan aksi 3 – 5. Aksi 3 ini sebagai rekomendasi aksi 1 dan 2. Aksi 3 adalah rembug stunting soal komitmen masing – masing daerah untuk melaksanakannya ke desa-desa yang lokusnya sudah ditentukan,” jelas L.M Alwi kepada Lajur.co, di sela rakor, Senin (25/7/2022).
Sebagai informasi, daerah yang telah melakukan aksi 3-5 dalam upaya percepatan penurunan stunting di Sultra tercatat hanya lima daerah. Diantara 17 kabupaten/kota yakni Kota Bau-bau, Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Muna.
Rakor percepatan penurunan stunting, lanjut Alwi, dihadiri masing-masing 4 orang perwakilan dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di 17 kabupaten/kota.
Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tim koordinasi kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan dan pelaporan aksi konvergensi, Bappeda Sultra menggandeng Tim Iney Wilayah 5 Ditjen Bina Bangda Kemendagri Lukman Nurhakim sebagai narasumber. Red
