LAJUR.CO. KENDARI – Pemerintah pusat resmi menggulirkan kebijakan besar pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari program strategis nasional. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka menyatakan komitmen penuh mendukung percepatan program tersebut saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, Senin (19/5/2025).
Rakor yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri para kepala daerah se-Indonesia. Salah satu agenda utama adalah sosialisasi Inpres No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, yang diterbitkan pada 27 Maret 2025.
Dalam arahannya, Tito menegaskan bahwa pembentukan koperasi ini bukan hanya upaya pemberdayaan ekonomi, tetapi juga solusi strategis untuk mempersingkat rantai pasok kebutuhan pokok dan menstabilkan harga di tingkat lokal. Ia meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota memastikan keterlibatan aktif kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pendirian koperasi.
“Ini program prioritas nasional. Seluruh kepala daerah wajib memfasilitasi percepatan pembentukan koperasi merah putih. Kolaborasi semua pihak adalah kunci,” ujar Tito.
Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 9 Tahun 2025 untuk membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi hingga ke level kabupaten/kota. Satgas ini memiliki tanggung jawab besar: memastikan terbentuknya 80.000 koperasi desa, mengoordinasikan kebijakan antar lembaga, memetakan potensi lokal, dan menyelesaikan hambatan secara terstruktur.
“Desa-desa harus jadi motor pertumbuhan. Melalui koperasi, petani dan nelayan bisa lebih sejahtera. Rantai distribusi menjadi efisien, dan harga kebutuhan pokok lebih terkendali,” kata Zulkifli.
Rakor ikut menjabarkan kondisi inflasi terkini yang disampaikan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Ia mencatat fluktuasi harga bahan pokok seperti cabai, bawang putih, minyak goreng, dan telur ayam ras. Meski IPH turun di 31 provinsi, tujuh daerah mengalami kenaikan yang patut diwaspadai.
Dalam sesi penutup, Sekjen Kemendagri menegaskan agar pemerintah daerah aktif memantau pergerakan harga dan memastikan stok kebutuhan pokok aman. Fokus pada bahan strategis seperti beras, minyak goreng, dan daging ayam harus menjadi prioritas.
Gubernur Andi Sumangerukka yang hadir didampingi jajaran OPD terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Pertanian dan Perkebunan, menyampaikan bahwa Pemprov Sultra siap mengintegrasikan program koperasi merah putih dalam kebijakan pembangunan daerah.
Ia meyakini sinergi antara pusat dan daerah akan membawa dampak langsung pada penguatan ekonomi rakyat dan pengendalian inflasi yang berkelanjutan. Adm
