SULTRABERITA.ID, KENDARI – Temuan kasus ‘desa fiktif’ di Kabupaten Konawe melambungkan nama Provinsi Sultra di level nasional.
Ditengah pengusutan penyewengan dana dana desa oleh aparat hukum, tak mempengaruhi kebijakan pusat mengucurkan dana desa di Bumi Anoa.
BACA JUGA :
- Polisi Amankan Mahasiswa Teknik UHO yang Aniaya Kekasihnya di Rumah Kost
- Oknum Security Lecehkan Penghuni BTN Baruga Nusantara, Polisi Kejar Pelaku
- Masyarakat Harus Perhatikan Hal-hal Ini Saat Ingin Melakukan Pinjol
- Terlibat Kasus Pengeroyokan, Empat Mahasiswa Teknik UHO Diboyong Masuk Rutan
- Jangan Disepelekan! Penyakit Hipertensi Bisa Picu Serangan Jantung di Usia Muda
Terbukti, tahun 2020 porsi dana desa untuk 1911 desa yang ada di Provinsi Sultra melejit menjadi Rp 1,653 triliun.
Nominalnya naik berkisar Rp 40 miliar. Dimana tahun tahun 2019 jumlah dana desa yang disalurkan pusat hanya Rp 1,613 Triliun.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tasman Taewa dihadapan ribuan kepala desa se-Sultra dalam temu Rapat Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sultra, Selasa 17 Desember 2019.
Kata dia, sejak tahun 2015, porsi dana desa di Sultra terus meningkat dari angka Rp 496 Miliar hingga menebus Rp 1,6 Triliun tahun 2020.
“Tahun 2015 alokasi dana desa di Sultra Rp 496 miliar, Tahun 2016 Rp 1,126 Triliun, tahun 2017 Rp 1,482 Triliun, Tahun 2018 Rp 1,414 Triliun, Tahun 2019 Rp 1,613 Triliun dan tahun 2020 Rp 1,653 Triliun,” rinci Tasman.
Tasman mengatakan khusus dana desa di sejumlah desa-desa bermasalah di Konawe menjadi kewenangan penuh pusat.
“Jangan tanya ke kami (DPMD). Ke dirjen perbendaharaan karena kan itu ditransfer langsung dari pusat. Kemungkinan dipending untuk Konawe sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pusat. Tapi baiknya konfirmasi kembali. Kenapa anggaran naik memang itu adalah kebijakan pusat,” jelas Tasman.
Rapat evaluasi ribuan kades se-Sultra itu dibuka PJ Sekda Sultra, La Ode Ahmad Pidana Bolombo. Ia menggantikan kehadiran Gubernur Sultra yang saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Negara Jerman. Adm
