LAJUR.CO, JAKARTA – Sukses menjadikan sektor kesehatan masyarakat sebagai prioritas pembangunan di Kabupaten Buton, Penjabat Bupati Dr. Basiran, M.Si menyabet penghargaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Penghargaan yang diterima Basiran dalam acara Universal Health Coverage (UHC) Award, di Jakarta Selasa (14/03) merupakan apresiasi kepada pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS).
Acara penyerahan anugerah kepada ratusan pemerintah daerah kabupaten / kota se-Indonesia termasuk Basiran dihadiri Wakil Presiden RI K.H Maaruf Amin di Balai Sudirman Jakarta. Basiran didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Syafaruddin, SKM, M.Kes, dan Kepala Cabang Pembantu BPJS Pasarwajo, Komang Agus Wirastawa, SKM menerima piala UHC Award dari Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulawesi Tenggara (Sultra) itu eksis meningkatkan persentase kepesertaan masyarakat Buton dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui JKN-KIS. Ia mengaku bangga telah berhasil menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang bisa diakses masyarakatnya secara mudah dan gratis.
“Kita bangga sudah UHC. Ini kewajiban kita pemerintah memberikan warga pelayanan terbaik, apalagi warga kurang mampu, dan kesehatan itu kebutuhan sangat dasar,” ujar Basiran.
Ia juga membeberkan jika prestasi yang baru saja diraihnya tidak lepas dari peran stakeholder terkait seperti BPJS Kesehatan Cabang Baubau. Dimana mereka telah mampu merekrut masyarakat menjadi penerima jaminan kesehatan dalam program strategis nasional. Terhitung sejak Januari 2023, sebanyak 120.631 jiwa penduduk di Kabupaten Buton telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 119.650 jiwa atau sebesar 100%. Artinya, seluruh warga masyarakat di Kabupaten Buton telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.
Maka dengan tercapainya target angka UHC tersebut, fasilitas kesehatan di Tanah Wolio sambung Basiran harus lebih optimal lagi. Juga pihaknya akan memastikan seluruh penduduknya mendapat jaminan kesehatan. Akses layanan kesehatannya mencakup kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif melalui Program JKN-KIS.
Komitmen meningkatkan optimalisasi layanan kesehatan publik diimplementasikan dalam perencanaan anggaran kesehatan. Dalam postur APBD 2023, Basiran menaikan anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dua kali lipat dari tahun sebelumnya untuk mengcover masyarakat yang belum masuk dalam daftar peserta JKN.
“Pembangunan fisik memang penting, tapi kesehatan ini harus prioritas. Anggarannya kita kasih, supaya masyarakat yang pengen berobat dan tidak ada biaya, pemerintah yang bayarkan, itu kan uang rakyat juga,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Syafaruddin, SKM. M.Kes mengatakan tercapainya target UHC di Buton tidak terlepas dari dukungan Pemkab dan BPJS Kesehatan Pembantu Pasarwajo. Menurutnya, peningkatan jumlah dana Jamkesda diharap dapat mencakup masyarakat lebih luas lagi. 99 persen warga di Tanah Wolio telah tercover dalam BPJS Kesehatan maka artinya setiap orang sudah memiliki akses layanan kesehatan yang komprehensif.
“Karena dana Jamkesda kita tahun ini meningkat 100 persen, sehingga cakupannya semakin banyak. UHC juga memastikan setiap orang memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu,” tutur Syafaruddin. Red
