LAJUR.CO, KENDARI – Menteri Pertanian (Mentan) RI Amran Sulaiman, melakukan pemecatan terhadap salah satu pejabat yang menangani pupuk setelah adanya curhatan dari Kepala Desa (Kades) Marobea, Kabupaten Muna Barat (Mubar), Muslimin Salim yang mengungkapkan permasalahan distribusi pupuk ke petani di daerahnya.
Momen curhat Muslimin ini terjadi saat dirinya menghadiri acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Lapangan Kementan, Rabu (6/10/2024). Giat ini dihadiri perwakilan kepada daerah termasuk Muslimin, dan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sultra.
Muslimin mengungkap keluhannya soal kesulitan dialami para petani dalam upaya mendapatkan pupuk. Menurutnya, para petani di Mubar tidak hanya mendapat kuota pupuk dalam jumlah sedikit, namun juga distribusinya yang sulit terjangkau. Hal ini menambah beban bagi petani untuk memperoleh pupuk subsidi.
“Di Sulawesi Tenggara khususnya di Muna Barat itu masalahnya adalah keterbatasan kuota pupuk. Kami sampaikan bahwa satu petani itu paling banyak mendapat tiga pupuk,” ujar Muslimin.
Menanggapi persoalan ini, Amran Sulaiman langsung meminta Dirut PT Pupuk Indonesia untuk memecat pejabatnya yang menangani distribusi pupuk ke daerah. Namun pemecatan ini dibatalkan oleh Amran Sulaiman sendiri usai pejabat terkait memberikan klarifikasi terkait aduan tersebut.
“Pak Dirut, tolong managernya dicopot, ini perintah, para kepala desa sabar, daerah yang tidak sampai aku minta managernya dicopot,” kata Amran Sulaiman kepada Dirut PT Pupuk Indonesia.
Kata Ketua APDESI Sultra, La Ode Haidatul Alwi, dirjen yang membidangi pengelolaan distribusi pupuk segera memberikan penjelasan kepada Amran Sulaiman usai acara tersebut berlangsung. Dalam klarifikasinya, oknum terkait mengatakan jika penyaluran pupuk dimaksud telah berjalan lancar dan aman ke semua pihak penerima.
“Dirjen yang membidangi ini lansung mengklarifikasi ke semua Dirut provinsi masing-masing, dan soal penyaluran aman semua, sehingga Mentan kembali ke podium meminta maaf dan membatalkan pencopotan tersebut,” ujar La Ode Haidatul Alwi, Sabtu (9/10).
Meskipun proses penyalurannya diklaim berjalan lancar hingga ke tangan penerima, masalah pupuk ini lantas tidak selesai begitu saja. Para petani di Mubar kesulitan menjangkau pusat distributor pupuk ini. Diketahui, pusat distribusi pupuk di Bumi Praja Laworo saat ini adalah terpusat di Kambara.
“Hanya yang menjadi masalah distributor di banyak tempat jauh dari jangkauan petani, misal Mubar itu distributor terpusat di Kambara. Sehingga petani yang jauh dari sana memang tidak bisa menjangkaunya,” lanjutnya.
Oleh karena itu, La Ode Haidatul meminta agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dapat dilibatkan dalam distribusi pupuk ini sebagai alternatif yang lebih dekat dan mudah dijangkau oleh petani. Melalui kebijakan ini pula, para petani di daerah-daerah terisolasi bisa memperoleh pupuk dengan harga yang wajar dan tepat waktu. Red
