LAJUR.CO, KENDARI – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Wamenaker RI) menegaskan pentingnya kolaborasi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dan pemerintah daerah dalam menciptakan tenaga kerja andal berbasis keterampilan. Mengingat persaingan di dunia kerja dewasa ini semakin kompleks.
Hal ini disampaikan Wamenaker RI Immanuel Ebenezer saat melakukan kunjungan kerja di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari, Selasa (17/6/2025). Dalam kunjungannya tersebut, Immanuel Ebenezer didampingi Wagub Sultra Hugua serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra, Rony Yakub Laute.
Kata Immanuel, dalam menghasilkan tenaga kerja dengan kompetensi tinggi, BLK tidak bisa berdiri sendiri.
Penyedia pelatihan harus terintegrasi dengan program yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja provinsi maupun kabupaten/kota di Sultra.
Immanuel menyebut, kolaborasi banyak pihak menjadi kunci dalam mengatasi kesenjangan keterampilan yang dihadapi masyarakat. Terutama generasi muda yang belum memiliki ijazah pendidikan tinggi, namun memiliki potensi atau skill untuk dikembangkan.
“Kadang kita kasihan anak muda yang cuma tamat SMP menghadapi aturan pekerjaan. Kalau ada pelatihan dan sertifikasi, bisa dibantu pengembangan skillnya. Ketika mereka masuk di industri pekerjaan, tidak lagi ditanya ijazahnya tapi apa sertifikasinya,” ujar Immanuel Ebenezer.
Kebutuhan tenaga kerja bersertifikasi, tambahnya, saat ini memiliki permintaan yang semakin tinggi. Wilayah Sultra yang tengah tumbuh sebagai kawasan industri, lanjut Immanuel sangat butuh tenaga kerja dengan keahlian khusus seperti di bidang otomotif, las, alat berat, hingga kelistrikan.
Sehingga program upskilling dan reskilling harus dipercepat dengan dukungan penuh dari pemerintah setempat. Dengan begitu, ia berharap warga lokal dapat bersaing dengan tenaga kerja asing saat masuk di perusahaan besar.
Pada kesempatan yang sama, Hugua menyoroti pentingnya penyusunan jadwal pelatihan di BPVP Kendari. Jadwal pelatihan yang jelas ditujukan agar masyarakat tidak kebingungan dalam mengakses fasilitas BPVP Kendari.
Hugua menyarankan agar kurikulum pelatihan bisa diakses publik untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Sehingga masyarakat yang membutuhkan pengembangan skill bisa mengakses informasi terbaru terkait pelatihan yang tengah dibutuhkan.
“Fasilitasnya keren, lengkap. Cuma masyarakat bingung gimana caranya mau masuk. Makanya jadwal harus jelas dan tepat. Bila perlu kurikulumnya dilepas ke publik,” ungkap Hugua.
Melalui kunjungan ini, baik Wamenaker RI maupun Pemprov Sultra berharap, BLK dapat menjadi pusat pengembangan keterampilan yang inklusif dan tepat sasaran bagi seluruh lapisan masyarakat. Red
