LAJUR.CO, KENDARI – Maraknya praktik percaloan tiket kali ini terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Tampo, Kabupaten Muna – Torobulu, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Aktivitas para calon tiket kapal di pelabuhan tersebut mengundang aksi protes dari sejumlah pihak termasuk para mahasiswa.
Sejumlah mahasiswa dari Lokomotif Hukum Sultra menggelar aksi dengan tuntutan agar pihak terkait menyelesaikan permasalahan yang dikeluhkan para pengguna layanan transportasi itu.
Aksi yang dipimpin Andi Sulastono dengan Jenderal Lapangan Relton Anugerah berlangsung di Kantor Balai Penyelenggara Transportasi Darat (BPTD) Kelas II, Kamis (29/8/2024).
Kata Relton Anugerah, seorang penumpang mengeluhkan adanya praktik calon tiket di pelabuhan dimaksud. Sekelompok penumpang yang menggunakan sepeda motor langsung menyerobot masuk tanpa melalui antrean.
Hal itu diduga karena menggunakan jasa calo tiket sehingga pengawasan di pelabuhan itu perlu dipertanyakan.
“Pada Minggu (25/8) ada penumpang pengendara sepeda motor mengungkapkan kekesalannya terhadap pelayanan di pelabuhan tersebut. Penumpang yang menunggu berjam-jam di barisan antrean panjang justru diabaikan,” ungkap Relton.
Dalam orasi mereka, massa aksi mendesak Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI segera melakukan evaluasi dan pengawasan yang optimal terhadap pelayanan di pelabuhan Tampo – Torobulu.
Pemimpin aksi, Andi Sulastono menyesalkan tindakan petugas Pelabuhan Penyeberangan Tampo yang diduga membiarkan aktivitas percaloan tersebut. Dirinya mendapat intimidasi dari pihak pelabuhan ketika memprotes adanya sejumlah penumpang yang menyalahi aturan.
“Saya menyebrang dari Raha ke Kendari lewat kapal Ferry Tampo. Banyak penumpang yang antri. Ada anak kecil disitu, lansia, ibu hamil dan lain-lain yang sudah menunggu berjam-jam disitu,” kata Andi.
“Lalu ada yang baru datang ini mungkin punya banyak uang sehingga menggunakan calo supaya bisa masuk lebih dulu. Itu kan menyerobot atau bahkan merampas hak-hak penumpang yang lain,” tambahnya.
Usai melakukan orasi, massa aksi kemudian bertemu langsung dengan pihak BPTD Kelas 2 Sultra diwakili Kasat Pengawasan Pelabuhan Wilayah 3,
La Radna.
“Laporan ini adalah masukan dan evaluasi bagi kami sebagai penyelenggara pelayanan publik. Itu wilayah kerja saya, jadi akan turun kesana dan menegur langsung. Sebetulnya kami selalu monitoring dan terlihat aman. Mungkin terjadi lagi setelah kami tidak ada di tempat,” terang La Radna.
Lanjut La Radna, dirinya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sultra terkait desakan massa aksi untuk mencopot Kepala UPTD atau Kasi Operasional Pelabuhan Tampo. Red
