LAJUR.CO, KENDARI – Masa tenang Pilkada 2024 berlangsung mulai dari tanggal 24-26 November 2024. Menurut Peraturan KPU Pasal 49 ayat 2, masa tenang berlangsung selama tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan pemungutan suara.
Saat masa tenang ini, terdapat beberapa hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hal ini telah tertuang dalam Undang-undang dan Peraturan KPU terkait masa tenang.
Oleh karena itu, sebagai pemilih yang baik, detikers perlu mengetahui aturan, larangan, dan juga sanksi jika melanggar aturan saat masa tenang Pilkada 2024. Yuk. Simak informasi berikut!
Aturan Masa Tenang Pilkada
Menurut informasi dari Bawaslu RI, masa tenang Pilkada 2024 dimulai pada 24-26 November 2024. Dalam masa tenang ini, ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Berikut daftar aturannya:
- Menurunkan semua alat peraga kampanye, seperti baliho, spanduk atau poster paslon
- Menyiapkan dokumen untuk pencoblosan, seperti e-KTP atau biodata penduduk
- Mengecek DPT dan lokasi TPS
- Mempertimbangkan paslon kepala daerah yang hendak dipilih
- Melapor ke Bawaslu jika menemukan pelanggaran pada saat masa tenang
- Menyebarkan berita atau informasi yang mendorong partisipasi masyarakat untuk memilih dan mengawasi Pilkada 2024.
Larangan Masa Tenang Pilkada
Selain aturan, ada juga sejumlah larangan yang perlu diperhatikan saat masa tenang. Hal ini merujuk pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024. Berikut daftar larangannya:
- Tidak boleh melakukan kampanye dalam bentuk apa pun saat masa tenang
- Dilarang memberi janji atau uang kepada masyarakat
- Memasang alat peraga kampanye
- Menyebarkan konten kampanye di media sosial
- Mengadakan pertemuan politik
- Mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat
- Menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan/kegiatan politik
- Melibatkan ASN/TNI/Polri dalam kegiatan politik
- Melakukan pawai atau arak-arakan
- Mengintimidasi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih atau memilih paslon tertentu
- Menyebarkan berita hoaks, konten SARA, dan lain-lain tentang pelaksanaan Pilkada
Sanksi Pelanggaran
Menurut UU Pemilu, ada sejumlah sanksi yang dapat dikenakan jika seseorang melanggar aturan pada saat masa tenang pilkada. Berikut sanksinya:
1. Berkampanye di luar jadwal diberi sanksi berupa pidana penjara paling lama satu tahun atau membayar denda paling banyak Rp 12 juta.
2. Mengumumkan hasil survei saat masa tenang diberi sanksi pidana penjara hingga satu tahun atau membayar denda paling banyak Rp 12 juta
3. Pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang menjanjikan atau memberi uang/materi kepada pemilih dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama empat tahun atau denda hingga Rp 48 juta. Adm
Sumber : Detik.com
