LAJUR.CO, KENDARI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra untuk melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Kolaborasi ini merupakan yang kedua kalinya setelah pelaksanaan SNLIK pada tahun 2023.
Survei yang dilaksanakan serentak di seluruh provinsi di Indonesia akan dimulai pada 22 Januari hingga 11 Februari 2025. Provinsi Sultra diantaranya masuk dalam daftar lokasi pelaksanaan SNLIK 2025, dimana sasaran kegiatan adalah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).
Sebagai bagian dari dukungan terhadap survei ini, OJK Sultra bersama BPS Provinsi Sultra telah melaksanakan kegiatan witnessing pada 23-24 Januari 2025. Witnessing merupakan kegiatan untuk memastikan proses pengambilan data berjalan dengan baik, menjaga kualitas data, serta memastikan ketepatan respon dari responden agar data yang diperoleh valid.
Sebelum kegiatan witnessing di Sultra, OJK Sultra dan BPS telah mengadakan Rapat Koordinasi Daerah SNLIK 2025 pada 7 Januari 2025 di kantor BPS Sultra. Rapat dihadiri Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha, dan Plt. Kepala BPS Provinsi Sultra, Surianti Toar.
Survei SNLIK merupakan program nasional yang dilaksanakan secara berkala untuk mengukur pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia terhadap produk dan layanan keuangan. Survei ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal serta tingkat penerimaan dan pemanfaatan layanan tersebut.
Program tersebut sejalan dengan Perpres No. 114/2020 dan UU No. 59/2024, yang menargetkan indeks literasi keuangan sebesar 50% dan inklusi keuangan sebesar 90%. Dalam pelaksanaan survei ini, OJK dan BPS juga akan fokus pada wilayah dengan tingkat literasi keuangan yang rendah, termasuk daerah-daerah terpencil.
Kegiatan witnessing dilakukan di dua desa di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), yakni Desa Alebo di Kecamatan Konda dan Desa Mokupa Jaya di Kecamatan Lalembuu. Diharapkan data yang dihasilkan dari SNLIK 2025 dapat menjadi dasar bagi OJK dalam menyusun dan menyempurnakan strategi kebijakan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara merata di seluruh Indonesia. Adm