LAJUR.CO, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Asrun Lio mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).
Acara yang bertajuk ‘Menyongsong Pemerintah Baru Pasca Pilpres Tahun 2024’ yang dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg RI Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Forkopimda se-Indonesia.
Rakernas APPSI sebagian besar membahas sejumlah persoalan kerjasama dan tugas pembangunan di seluruh provinsi di Indonesia. Termasuk tanggungjawab dan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan sebagai kepala daerah.
Saat memberi pengarahan, Presiden RI Jokowi menyampaikan beberapa pesan kepada kepala daerah terkait proyeksi ekonomi di tahun 2023. Diantaranya mengenai antisipasi konsumsi dan belanja masyarakat yang akan melesat di tahun 2023 akibat pencabutan status PPKM. Kondisi ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan selama periode Covid-19.
Jokowi menegaskan agar para kepala daerah menjaga grafik komsumsi rumah tangga berada pada rentang angka 4,93% sehingga perputaran ekonomi kian membaik.
“Kita harapkan di tahun 2024 bisa muncul di angka 5,4% kalau ini terjadi pertumbuhan ekonomi otomatis ikut naik.
Beberapa aktivitas masyarakat yang melibatkan massa dalam jumlah banyak seperti kegiatan konser dan event sejenis juga patut mendapatkan dukungan dari pemerintah agar denyut ekonomi masyarakat juga berkembang.
“Event seni dan olahraga, diperkiraan tahun 2023 ada kurang lebih 3000-an ivent-ivent olahraga dan seni ini bagus untuk ekonomi kita. Saya menitip ke Kapolri dan sekarang saya ketemu gubernur, wakil gubernur dan sekda untuk izin-izin masalah ini jangan dihambat karna menyangkut belanja masyarakat yang tadi ditahan Rp690 triliun biar itu keluar dibelanjakan untuk nonton konser, nonton sepakbola dia akan spending masyarakatnya itu entah mau belanja di warung, makan diwarung, makan di PKL, belanja kaos atau event olahraga,” ucap Jokowi di acara APPSI.
Jokowi juga meminta Kapolda turut membantu mempermudah penerbitan ijin bagi EO tabg akan menggelar event.
“Masalah yang terjadi adalah izin kepada Event Organizer (EO) pemberian izin itu sangat kurang, sehingga problemnya 2 hari sebelum hari H izin baru keluar 3 hari sebelum hari H izin baru keluar, saya perintahkan kapolri izin sebulan sebelumnya sudah harus keluar,” tegas Jokowi.
Untuk mendongkrak perekonomian, pemerintah juga diminta tidak hanya fokus pada hilirisasi pertambangan namun juga memberi treatmen serius pada hilirisasi sektor perikanan dan pertanian.
“Jangan berpikir ada hanya di nikel dan tembaga, di perikanan, pertanian dan perkebunan memiliki potensi yang besar juga dan semua daerah memiliki ini semuannya,” ungkap Jokowi.
Pemerintah juga diminta mencermati problem di bidang pangan. Ditengah fenomena kekurangan pasokan pangan dunia, setiap daerah harus siap sedia meningkatkan produksi beras agar Indonesia tidak terhimpit krisis pangan. Adm
