LAJUR.CO, KENDARI – Rusaknya jalan poros Desa Lakalamba – Lawada Jaya, Kabupaten Muna Barat disuarakan sejumlah pemuda pada Selasa (6/2/2024) di Kantor DPRD Muna Barat. Tingkat kerusakan jalan yang membahayakan para pengendara yang melintas menjadi aspirasi para pemuda tersebut untuk menjadi perhatian oleh pihak terkait.
Para massa unjuk rasa yang tergabung dalam Front Pemuda Mahasiswa Masyarakat Desa Lawada Jaya Bersatu menyampaikan keluhan soal kerusakan jalan dan harus mendapat perbaikan secepat mungkin. Kedatangan massa aksi dikomandoi Muflih itu diterima oleh Ketua Komisi 1 DPRD Mubar Fraksi Nasdem, La Ode Sariba.
“Kami berkomitmen memperjuangkan hal tersebut lewat komisi terkait. Menanggapi hal tersebut pihak pembawa aspirasi meminta agar dilakukan penanganan sementara sebab sudah banyak korban berjatuhan akibat rusaknya jalan tersebut,” kata La Ode Sariba dikonfirmasi awak Lajur.co.
Ruas jalan Lakalamba – Lawada sudah direncanakan tahun 2023 dan diusulkan ke Kementerian PUPR ditangani menggunakan DAK 2024. Kata La Ode Sariba, usulan tersebut belum terakomodir sehingga ruas jalan dimaksud menjadi prioritas usulan dalam DAK 2025.
“Sudah diketahui Dinas PU lewat Kepala Bina Marga Mubar bahwa mereka akan melakukan pengecekan lapangan,” ujarnya.
Selain itu, soal penanganan masalah yang ramai dibahas, DPRD Mubar akan meminta pihak-pihak terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mubar serta Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Mubar.
“Kami meminta Dinas PUPR dan BPBD agar berkordinasi untuk turun lapangan serta melakukan penanganan sementara berupa penimbunan atau perawatan jalan tersebut sesegera mungkin,” lanjutnya.
Sebelumnya, salah seorang Tokoh Pemuda Desa Lawada Jaya, Muflih Fauzan mengaku dirinya kerap menerima keluhan dari masyarakat sekitar. Jalan yang diperkirakan memiliki panjang sekitar 500 kilometer mengalami kerusakan yakni berlubang.
Jalan yang berlubang menjadi tempat tergenangnya air ketika turun hujan serta memicu terjadinya kecelakaan oleh pengendara yang melintas.
Keadaan itu kata Muflih belum mendapat perhatian dari pemerintah terkait. Red