LAJUR.CO, KOLAKA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mulai meningkat seiring musim kemarau. PT Vale Indonesia Tbk pun memperkuat kesiagaan dengan menyiapkan personel, armada pemadam, sistem pemantauan, serta koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi kebakaran di seluruh wilayah konsesi dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) perusahaan.
Langkah tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan ketika api muncul. PT Vale juga memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi, pemetaan wilayah rawan, pemantauan kondisi lapangan, penguatan jalur pelaporan, hingga koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat.
Sebagai bagian dari Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Vale menjalankan langkah mitigasi secara paralel di seluruh wilayah operasional perusahaan. Salah satunya melalui Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa dengan menggelar Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Karhutla di Desa Totobo, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka. Pemerintah kecamatan dan desa dari Kecamatan Pomalaa dan Baula turut dilibatkan karena wilayahnya berdekatan dengan area operasional PT Vale.
Sosialisasi menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman mengenai pencegahan kebakaran, mekanisme pelaporan, koordinasi antarpihak, hingga langkah penanganan awal ketika api ditemukan.
Project Director IGP Pomalaa PT Vale Indonesia Tbk, Mohammad Rifai, menegaskan perusahaan tidak ingin menunggu kebakaran terjadi untuk bergerak. Kesiapsiagaan dan pencegahan menjadi bagian penting dari tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
“PT Vale memiliki kepedulian tinggi terhadap pencegahan dan penanganan Karhutla. Meski merupakan tanggung jawab lintas sektoral, kami mengambil peran aktif melalui mitigasi, penguatan kesiapsiagaan, dan koordinasi yang dijalankan secara paralel di seluruh wilayah konsesi dan PPKH perusahaan,” ujar Rifai, Kamis (3/9/2026).
Menurut dia, kerja sama antarlembaga dibutuhkan agar potensi kebakaran dapat dikenali lebih awal dan segera ditindaklanjuti sebelum meluas.
“Kolaborasi ini penting agar setiap potensi kebakaran dapat diantisipasi dan ditangani sedini mungkin,” katanya.
Upaya tersebut semakin relevan melihat meningkatnya aktivitas penanganan kebakaran di wilayah Kolaka. Berdasarkan catatan tim Emergency Response PT Vale, hampir 30 kejadian kebakaran di area hutan, lahan, dan permukiman warga ditangani sepanjang Agustus 2026.
Catatan itu menjadi perhatian perusahaan untuk terus memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan. Edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting karena aktivitas di sekitar kawasan hutan dan lahan dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran saat kondisi vegetasi mengering.
Pemerintah kecamatan dan desa memiliki peran strategis dalam upaya tersebut. Selain menyampaikan informasi pencegahan kepada warga, aparatur di tingkat lokal dapat membantu mengenali titik rawan sekaligus mempercepat komunikasi ketika menemukan indikasi kebakaran.
PT Vale juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mendukung penanganan Karhutla di Kabupaten Kolaka. Personel terlatih dan armada pemadam kebakaran disiagakan untuk dikerahkan sesuai kebutuhan melalui mekanisme koordinasi keadaan darurat.
Meski memiliki kesiapan sumber daya untuk merespons kebakaran, perusahaan menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama. Pemantauan kondisi lapangan, pemetaan area rawan, penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas personel dan pemangku kepentingan, serta evaluasi berkala terus dilakukan untuk memperkecil potensi kebakaran.
Upaya itu juga tidak hanya berlangsung di wilayah IGP Pomalaa.
PT Vale menerapkan mitigasi dan kesiapsiagaan secara paralel di seluruh wilayah konsesi dan PPKH perusahaan. Langkah yang diterapkan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, tingkat kerawanan, kondisi cuaca, tutupan lahan, kedekatan dengan permukiman, serta aktivitas masyarakat di sekitar area operasional.
Dalam pelaksanaannya, aspek lingkungan, keselamatan, operasional, dan keterlibatan pemangku kepentingan menjadi bagian dari sistem kesiapsiagaan perusahaan.
Identifikasi kawasan rawan, pemantauan lapangan, kesiapan personel dan peralatan tanggap darurat, penguatan prosedur pelaporan, hingga koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat terus diperkuat.
PT Vale mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, terutama mereka yang tinggal atau beraktivitas di sekitar wilayah yang berbatasan dengan kawasan operasional perusahaan.
Kolaborasi dinilai menjadi kunci karena pengendalian Karhutla tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Pemerintah memiliki peran dalam kebijakan dan koordinasi penanggulangan, masyarakat berperan melalui pencegahan serta pelaporan awal, sementara perusahaan dapat mendukung melalui sumber daya, kompetensi, edukasi, pemantauan, dan kesiapan tanggap darurat.
Melalui rangkaian langkah tersebut, PT Vale berupaya membangun sistem pencegahan Karhutla yang lebih responsif di seluruh wilayah operasionalnya. Kesiagaan itu diharapkan mampu menekan potensi kebakaran sekaligus melindungi lingkungan, masyarakat, pekerja, aset, dan keberlanjutan aktivitas perusahaan.
Bagi PT Vale, kesiapan menghadapi Karhutla bukan hanya soal seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga seberapa kuat upaya pencegahan dilakukan sebelum api muncul. Rls
