ADVETORIALBERITA TERKINIHEADLINE

Rakor Kesbangpol Sultra Beber Kerawanan Politik Kesukuan di Pilkada Serentak 2024

×

Rakor Kesbangpol Sultra Beber Kerawanan Politik Kesukuan di Pilkada Serentak 2024

Sebarkan artikel ini

LAJUR.CO, KENDARI – Politik dengan memakai isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) menjadi isu yang masih akan dipakai para politisi untuk merebut simpatisan pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), isu SARA berbasis politik kesukuan masuk dalam daftar teratas kerawanan pemicu konflik pada menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 yang patut diantisipasi dan diwaspadai.

Hal ini disampaikan Wakil Direktur Intelijen Keamanan (Wadir Intelkam) Polda Sultra AKBP Suharman Sanusi saat hadir menjadi pemateri pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan (Rakor) Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota se-Sultra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sultra, Kamis (4/7/2024).

Membaca peta kerawanan konflik tersebut, kata Suharman elemen TNI Polri, pemerintah beserta masyarakat harus mengambil peran, melakukan langkah antisipasi mencegah konflik horizontal yang dipicu isu politik identitas kesukuan terjadi saat Pilkada mendatang.

“Di Pilkada Serentak, peran Polri adalah melakukan pengamanan dan mitigasi agar pilkada berjalan aman. Prediksi situasi politik akan berbeda di tahun 2018 dan 2024. Tahun ini digelar serentak, saya ingatkan kembali atensi Presiden RI adalah jangan ada lagi politik identitas,” jelasnya.

Baca Juga :  Sekda Sultra Buka MTQ ke-XXX Tahun 2024 Tingkat Provinsi di Konut, Beri Pesan Khusus ke Para Kafilah

Strategi politik identitas sering dipakai para kontestan Pilkada karena sangat cepat mendulang suara. Namun, langkah tersebut berefek negatif bagi iklim demokrasi dan penyelenggaraan Pilkada karena sangat cepat mempolarisasi masyarakat pemilih yang berujung konflik horizontal.

Kata Suharman, kendati pemetaan kerawanan konflik Pilkada Provinsi Sultra masuk dalam kategori kurang rawan versi Polri dan rawan sedang versi Bawaslu RI, seluruh elemen wajib memberikan atensi serius mencegah politik identitas kesukuan meluas pada puncak penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan mitigasi dini agar pelaksanaan Pilkada Serentak di Bumi Anoa berjalan aman, tertib dan kondusif. Pertemuan antar lembaga digagas Badan Kesbangpol Sultra seperti rakor kata dia, menjadi sangat bermanfaat sebagai wadah kolaborasi memetakan dan menyusun langkah strategis menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi di Sultra.

Baca Juga :  Muhammadiyah Tarik Dana Besar-besaran, Begini Kata BSI

“Kami berharap emoga pelaksanaan berjalan aman dan damai. Kita berterimakasih Kesbangpol sudah menginisiasi rakor. Walaupun Sultra masuk kategori rawan sedang tapi jangan dipandang enteng. Harus ada kolaborasi, inisiasi bersama agar Pilkada serentak sukses,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Kesbangpol Sultra Hardin menyatakan Rakor Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota se- Sultrandiselenggarakan Kesbangpol Sultra sebagai bentuk peran aktif Pemprov Sultra dibawah komando Pj Gubernur Andap Budhi Revianto menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

“Mencermati perkembangan situasi saat ini menjelang perhelatan pesta demokrasi Pilkada 2024 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 27 November 2024 mendatang, memberikan reaksi begitu beragam dari berbagai elit politik, baik ditingkat lokal, regional maupun nasional,” ungkap Hardin mewakili Kepala Kesbangpol Sultra Harmin Ramba membuka rakor.

Ramainya kontestan yang ingin maju di Pilkada 2024, baik sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, calon wali kota dan wakil wali kota ataupun calon bupati dan wakil bupati, kata Hardin, tak menutup kemungkinan ada oknum yang ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk mewujudkan keinginan-keinginan tertentu mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya.

Baca Juga :  Pemerintah Teken Perpanjangan Izin Operasi PT Vale Hingga Tahun 2035

“Menyikapi situasi tersebut, selaku aparatur pemerintah senantiasa siap dan siaga untuk mengantisipasi kemungkinan sesuatu hal yang tidak kita inginkan dapat terjadi mulai dari pentahapan, penyelenggaraan sampai dengan pasca Pilkada,” jelas Hardin.

 

Menyadari bahwa partisipasi semua elemen adalah kunci sukses pilkada, pemerintah daerah tidak hanya memiliki tugas penting dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan terhadap pemilih. Peran pemerintah adalah ikut menjaga agar proses berjalan sukses tanpa ada konflik yang mewarnai Pilkada Serentak

“Untuk itu melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data dukung sebagai bahan rekomendasi dalam penyusunan laporan yang akan diteruskan kepada Menteri,” pungkas Hardin.



0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x