LAJUR.CO, KENDARI – Rare Indonesia bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan Pelatihan Implementasi Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) di Kota Kendari Sultra. Pelatihan berlangsung selama 6 hari sejak 6 Desember hingga 11 Desember 2021.
Kegiatan ini merupakan pelatihan tahap keempat bagi mitra pelaksana PAAP dari tiga seri sebelumnya yang dilakukan sejak awal tahun 2019. Total 32 staf Dinas Perikanan (DKP) se-Sultra terlibat aktif dalam program pelatihan bertema Monitoring Evaluasi Pengelolaan PAAP & Pengelolaan Perikanan Bersifat Adaptif. Peserta diantaranya berstatus pendamping masyarakat, pendamping teknis perikanan dan ketua tim pelaksana dari 16 kawasan PAAP Sultra.
Keseluruhan peserta dilibatkan dalam program pelatihan tersebut merupakan utusan 10 kabupaten/kota di Sultra yang mencakup yaitu Kabupaten Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Bombana, Muna, Muna Barat, Buton Utara, Buton, Buton Selatan, dan Buton Tengah.
Selama pelatihan, peserta mendapat edukasi pengelolaan adaptif, yaitu dengan mengevaluasi strategi implementasi PAAP di lapangan selama ini, mengidentifikasi strategi baru yang lebih efektif, kemudian menyusun ulang rencana pelaksanaan dalam satu tahun ke depan.
Kepala DKP Sultra, La Ode Kardini, menyampaikan apresiasinya kepada para pendamping program PAAP di tingkat kabupaten atas perjuangan memajukan perikanan skala kecil di Sultra melalui program PAAP.
“Kita tahu, 93% dari nelayan kita di Sulawesi Tenggara adalah nelayan skala kecil, dan bapak-bapak ibu-ibu semua bekerja untuk perikanan skala kecil, yang notabene berkontribusi pada penguatan ekonomi nelayan skala kecil kita” kata Kardini saat memberi sambutan program pelatihan implementasi PAAP.
Kardini juga menyampaikan bahwa PAAP adalah suatu bentuk pendekatan pengelolaan perikanan berkelanjutan yang memberi kontribusi nyata bagi pemerintah Sultra. Ia menilai PAAP memberikan kontribusi positif menjembatani peran pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pengelolaan laut, perikanan dan masyarakatnya.
PAAP cocok diterapkan di Sultra. Bahkan, kata Kardini, PAAP menjadi inspirasi dan telah direplikasi oleh provinsi di Indonesia seperti di Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara.
Senior Direktur Program, Kebijakan, dan Kemitraan Pemerintah – Rare Indonesia, Hari Kushardanto mengatakan enam calon kawasan PAAP telah mengajukan persetujuan kepada Gubernur Sultra, Ali Mazi dan menjalani verifikasi usulan oleh tim teknis penilai PAAP.
“10 lainnya ditargetkan mengusulkan di awal tahun 2022,” kata Hari Kushardanto.
Lebih lanjut Hari menjelaskan, selama kurang lebih 3 tahun ini tim dari DKP di Sultra sangat intensif melakukan pendampingan kepada kelompok masyarakat. Agenda ini pun telah memperlihatkan dampak positif, baik pada masyaratnya maupun pada kawasan laut.
“Sehingga Rare berkomitmen untuk membantu pemerintah menjangkau lebih luas wilayah pesisir di Sultra dengan menambah atau mereplikasi kawasan PAAP ke calon-calon kawasan baru mulai tahun depan,” jelas Hari Kushardanto.
Sebagai informasi, program PAAP adalah pemberian hak akses kepada suatu kelompok masyarakat untuk memanfaatkan, menjaga dan turut mengelola kawasan laut di sekitar mereka. Pemberian hak akses ini adalah model pengelolaan kolaborasi dan ganjaran atas keterlibatan mereka dalam membantu pemerintah melakukan pengelolaan terhadap kawasan tersebut.
Di Sultra saat ini PAAP tengah diimplementasikan pada 22 kawasan, yang meliputi 221 desa pesisir. Mulai tahun 2022, rencananya akan ada 16 calon kawasan baru yang akan diintervensi dengan program PAAP. Adm
