LAJUR.CO, KENDARI – Pemerintah Kabupaten Konawe menyepakati menunda kebijakan kenaikan tarif layanan rumah sakit di BLUD RS Konawe pasca kenaikan angka inflasi yang terbilang tinggi di daerah tersebut. Sebagaimana rilis data perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada empat kota di Sultra oleh Badan Pusat Statistik (BPS) awal Maret lalu, Kabupaten Konawe berada pada urutan pertama inflasi tertinggi dengan nilai 4,01 persen.
Kepala BPS Konawe Sitti Maswiah, SE MS menyatakan pihaknya telah merekomendasikan agar tarif layanan rumah sakit yang cukup ekstrem ditunda agar inflasi Konawe kembali stabil. Rekomendasi ini direspon cepat oleh Pj Bupati Konawe Harmin Ramba yang langsung menggelar rapat khusus bersamaan publikasi BPS tentang perkembangan kondisi inflasi di Sultra. Kenaikan biaya layanan poli kesehatan di BLUD RS Konawe diakui memicu kenaikan inflasi secara secara signifikan.
“Jadi kemarin itu, selain beras di kelompok bahan makanan, ada komponen kesehatan yaitu kenaikan tarif rumah paling ekstrem. Yang lalu sudah ditindaklanjuti pemerintah daerah untuk mengembalikan ke tarif awal. Kalau beras itu pemicu secara nasional. Beras di Konawe relatif aman. Inflasi di Konawe Februari yang tertinggi 4,1 persen,” terang Sitti Maswiah, Senin (4/3).
“Konawe responnya cepat. Waktu rilis, langsung disepakati pembatalan SK kenaikan tarif RS. Apalagi ini akan masuk periode ramadan dan Idulfitri,” sambung Maswiah.
Hal sama juga disampaikan Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto. Ia mengatakan, kecuali Provinsi Jambi, fenomena kenaikan harga beras terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Sultra.
Kenaikan beras, kata mantan Kapolda Sultra itu terjadi seiring dengan naiknya harga gabah di tingkat petani. Khusus
Kabupaten Konawe kenaikan inflasinya sangat signifikan pada periode Februari memang dipicu oleh tarif layanan dokter.
“Tarif dokter umum memberikan andil inflasi Sultra disebabkan ada penyesuaian tarif rumah sakit di Kabupaten Konawe berdasarkan Perda No. 3/2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,” tulis Andap via pesan WhatsApp kepada Lajur.co, Senin (4/3).
Lebih jauh, selain penundaan kenaikan tarif layanan rumah sakit, ada beberapa rekomendasi BPS Konawe disampaikan saat rapat bersama TPID Konawe agar inflasi kembali stabil. Diantaranya adalah memaksimalkan program pasar murah serta mengawasi tata niaga beras agar tidak keluar dari wilayah Kabupaten Konawe.
Program pasar murah yang digelar, kata Maswiah, harus tepat sasaran serta menjangkau seluruh pasar di Konawe.
“Kalau sifatnya dadakan tentu dampaknya tidak terasa. Kami BPS mendata berdasarkan harga di pasar. Mesti masuk ke pasar dan gencar. di Konawe banyak pedagang beras, perbaikan tata niaga penting terutama padi atau beras petani ini tidak keluar dari Konawe,” pungkas Maswiah.
Dikonfirmasi terpisah, Pj Bupati Konawe Harmin Ramba mengatakan pihaknya secara resmi telah membatalkan sementara kebijakan kenaikan tarif layanan poli kesehatan di RS Konawe yang sempat dipatok Rp100 ribu. Biaya layanan RS Konawe kembali normal Rp15 ribu. Penundaan kenaikan tarif diberlakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
“Saya sampaikan salah satu penyumbang naiknya inflasi di Konawe disebabkan oleh penerapan Perda no 3 tahun 2023. Ini sudah kita batalkan,” tegas Harmin Ramba, Jumat (1/3/2024). Adm
