SULTRABERITA.ID, KENDARI – PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi Kabupaten Konawe bersiap melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran terhadap ribuan pekerja lokal yang bekerja di perusahaan tambang jika keinginan memboyong 500 TKA China mendapat pencekalan.
BACA JUGA :
- Langit RI Bakal Tertutup Awan, BMKG Ingatkan Siaga Sepekan ke Depan
- Musim Hujan & Cuaca Dingin: Awas, Ular Mengintai
- Wagub Hugua Sidak Progress Proyek Jalan Rusak Ruas Ronta-Lambale Butur
- CEO Tempo Digital Dijadwalkan Hadir di Kendari Lantik AMSI Sultra
- APBN Tekor Rp204,2 T hingga Pertengahan 2025, Ini Biang Keroknya
Statment dilontarkan PT VDNI yang bernada gertakan ini tak pelak menuai protes dari Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas.
Mantan Bupati Konawe dua periode itu tegas meminta PT VDNI tidak menebar ancaman demi meloloskan 500 TKA China yang akan masuk ke Morosi dalam waktu dekat.
Lukman bahkan mengingatkan ancaman PHK pekerja lokal oleh perusahaan asing yang berbasis di China itu bukan tidak mungkin bakal memancing insiden buruk.
Sebab, lanjut Lukman, bagaimana pun keberlangsungan proyek investasi PT VDNI bergantung penuh di Bumi Anoa. Meski pun Sultra turut mendapat bias ekonomi dari aktifitas industri di sana.
Ancaman demikian bisa saja melukai hati masyarakat dan menjadi bumerang bagi perusahaan yang mengeluarkan statemen tanpa memperhatikan psikologi masyarakat.
“Dari manager PT Virtue saya dengar akan PHK pekerja lokal kalau kedatangan TKA China terhambat. Ini masih di Sultra. Di waspadai jangan sampai (ancaman,red) jadi bumerang,” tegas Lukman saat hadir dalam rapat Forkopimda dipimpin Gubernur Sultra, Ali Mazi, Jumat pekan lalu.
Meski kebijakan rekrutmen TKA China sudah mendapat restu, Lukman meminta agar PT VDNI tetap mematuhi kebijakan pemerintah daerah terkait prosedur izin masuk tenaga kerja asing dan juga protokol Covid-19 oleh gugus tugas.
Rapat Forkopimda dalam rangka persiapan penerimaan 500 TKA China di Konawe Sultra sendiri secara umum menyatakan mendukung penuh agenda impor buruh asing meski kondisi Sultra masih diliputi Pandemi Corona.
Ali Mazi menyatakan kebijakan Pemprov Sultra yang kembali membuka akses luas bagi pekerja asing sejalan dengan kebijakan new normal dan agenda menghidupkan kembali aktifitas ekonomi di Sultra.
Meski sempat menyatakan penolakan, politisi NasDem itu berdalih masuknya 500 TKA China sudah mendapat restu dari pemerintah pusat.
Disamping itu, lanjut Ali Mazi, PT VDNI telah memenuhi segala syarat terkait rekrutmen buruh Tiongkok yang akan bekerja di perusahaan smelter mereka di Morosi Kabupaten Konawe.
Ali Mazi menegaskan proyek kerjasama asing ini juga merupakan bagian program pemerintah pusat yang wajib didukung oleh pemerintah daerah. Adm
