LAJUR.CO, KENDARI – Mengantisipasi pergerakan inflasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan studi banding ke Jawa Timur dan Blitar. Dua daerah ini diketahui memiliki track record mumpuni dalam hal program-program unggulan dalam bidang pengendalian inflasi di daerahnya masing-masing.
Kunjungan belajar rombongan Pemprov Sultra berlangsung 2 – 3 November. Pelaksanaan Studi Banding TPID se-Sultra di Jawa Timur diperuntukkan untuk memahami lebih lanjut Program Pengendalian Inflasi TPID Provinsi Jawa Timur yang dinilai mampu memanfaatkan alokasi anggaran pengendalian inflasi dengan bekerja sama dengan BUMD secara efektif, dan TPID Kabupaten Blitar yang berhasil memperoleh TPID Award 2021 sebagai salah satu Kabupaten/Kota Berprestasi melalui program ketahanan pangan pada komoditas telur ayam ras.
Selain itu, pada kegiatan dimaksud juga dilakukan kunjungan ke klaster telur ayam Kabupaten Blitar untuk memahami best practice proses bisnis klaster telur Ayam dari hulu hingga hilir yang potensial untuk diadopsi di Sultra.
Selanjutnya, sebagai tindak lanjut konkret Studi Banding dimaksud, maka setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud akan dilaksanakan diskusi terbuka dengan beberapa OPD anggota TPID terkait optimalisasi penggunaan alokasi anggaran oleh Pemerintah Pusat untuk pengendalian inflasi daerah, serta diskusi terbuka terkait isu pemenuhan stok komoditas beras dan bawang merah menjelang akhir tahun.
Melalui berbagai kegiatan tersebut, TPID se-Sulawesi Tenggara akan hadir terdepan dalam merespon inflasi daerah melalui berbagai program yang akseleratif dan sinergis.
Ke depan, dengan komitmen yang dibarengi dengan langkah yang strategis dan inovatif, maka diharapkan TPID Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menjadi salah satu pemenang TPID Award 2022.
Sebagai informasi, inflasi Sultra per 1 Oktober 2022 mencapai 6,23 % (ytd), yang banyak didorong oleh kenaikan harga komoditas dari komponen harga yang diatur pemerintah, seperti bensin dan angkutan udara. Capaian inflasi dimaksud sudah berada di atas target inflasi tahunan tahun 2022 yang sebesar 3%+-1%, sehingga perlu menjadi perhatian bersama.
Sementara itu, komponen volatile food saat ini juga mendorong inflasi yang lebih tinggi dengan catatan inflasi sebesar 1,87 % (ytd), yang didorong oleh komoditas pangan seperti Bawang Merah dan Telur.
Menindaklanjuti sumbangan inflasi yang tinggi, demi menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan didukung oleh pemerintah pusat melalui berbagai alokasi dana pengendalian inflasi, terus berupaya untuk dapat melakukan realokasi subsidi BBM melalui berbagai bantuan sosial dengan tata kelola yang baik.
Sementara itu, dalam menangani inflasi komponen Volatile Food, diperlukan berbagai upaya pengendalian harga sesuai dengan strategi 4K. Melalui kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pemprov Sultra beserta Bank Indonesia telah melakukan strategi pengembangan komoditas strategis seperti telur ayam ras dan bawang merah.
Pada launching GNPIP Sultra di Kota Baubau (18/10/2022) telah dilakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas Telur Ayam antara pedagang Kota Kendari, Sultra dengan produsen dari Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, dan KAD Bawang Merah antara Kota Baubau dan Kabupaten Buton Selatan, sebagai upaya memastikan ketersediaan pasokan komoditas dimaksud dalam Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga harga dapat lebih terkendali.
Selain itu, perluasan implementasi GNPIP di Provinsi Sulawesi Tenggara juga diwujudkan dalam Gerakan TABE DI (TAnam caBE kenDalikan Inflasi) yang dikolaborasikan dengan berbagai program strategis lainnya di berbagai daerah, baik Petani Millenial, Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (HEBITREN), Program Pengembangan Kebun Pekarangan (P2KP), Kampung Hortikultura, dan lainnya.
Namun demikian, upaya ini masih perlu dipertajam dengan program jangka menengah dan panjang agar gejolak harga dapat diminimalisir secara konsisten. Hal ini salah satunya dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan alokasi anggaran penanganan inflasi oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dan mengembangkan program yg efektif dan partisipatif demi mencapai ketersediaan pangan yg baik dengan harga yg stabil. Adm
