LAJUR.CO, KENDARI – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap mengeluarkan tujuh langkah konkret untuk menangani kondisi kenaikan inflasi yang terjadi di Sultra selang beberapa bulan terakhir. Tujuh langkah tersebut terbukti mampu menekan laju inflasi tahunan (yoy) di Bumi Anoa uang sempat menduduki posisi peringkat kedua tertinggi di Indonesia.
Ketujuh program tersebut antara lain adalah mengintegrasikan data stok dan neraca pangan 17 kabupaten/kota untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi. Berikut melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di seluruh daerah di Provinsi Sultra. Ketiga, Satgas Pangan digerakkan secara masif untuk operasi pasar guna cek ketersediaan pasokan, kelancaran distribusinya, dan pengawasan terhadap praktek monopoli harga.
Keempat kata Andap, pihaknya memastikan distribusi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bekerjasama dengan Bulog berjalan lancar.
‘Kelima, melakukan penanaman 2.738.485 bibit sayur mayur untuk pemenuhan kebutuhan pangan di Sultra, yang juga mendapat apresiasi dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Keenam, penyaluran bantuan sarana prasarana dan pengembangan teknologi pertanian guna peningkatan produksi pangan,” jelasnya.
Terakhir, kebijakan subsidi silang anggaran untuk komoditas angkutan udara yang menyumbang 0,48% andil inflasi.
Ketujuh langkah diatas merupakan bagian tidak terpisahkan dari substansi materi komitmen yang ditandatangani bersama antara Pj Gubernur Sultra, bupati/wali kota dan stakeholder terkait untuk penanganan laju inflasi di Sultra.
“Setelah 7 (tujuh) langkah konkret ini dilaksanakan, setiap minggunya kami laksanakan analisis dan evaluasi (anev) guna memastikan pencapaian dan perbaikan dari kekurangan dan memutuskan solusinya, serta menentukan strategi atas kendala lapangan,” terang Andap.
Sebagai informasi, di awal kepemimpinan Andap pada periode September 2023, inflasi Provinsi Sultra mencapai angka 3,46%. Kondisi ini menempatkan Sultra sebagai provinsi dengan status inflasi peringkat kedua tertinggi nasional.
Pada periode Oktober 2023 angka inflasi turun ke 3,14%. Angka tersebut pada periode November melandai ke angka 2,87%.
Selanjutnya, pada awal 2024 inflasi Provinsi Sultra menjadi 2,58% dan menempati peringkat ke-14 terendah se-Indonesia. Angka inflasi Sultra tersebut berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,61%.
“Kunci kendalikan inflasi adalah koordinasi dan komitmen, identifikasi dan analisis serta politik anggaran,” tegas Andap.
Sebelum melaksanakan tujuh program di atas, langkah awal yang dilakukan Andap Budhi adalah koordinasi intensif dan efektif antara seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi yang diinisiasi bukan formalitas rapat. Keseriusan seluruh pemangku kepentingan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pada tanggal 16 November 2023 lalu oleh
Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (Bulog), Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sultra, serta seluruh bupati dan wali wota se-Sultra.
Langkah selanjutnya adalah identifikasi masalah inflasi di seluruh kabupaten/kota, bukan hanya Kota Baubau dan Kota Kendari.
Langkah solutif pun diputuskan bersama antara pemerintah daerah. Langkah ketiga, yaitu politik anggaran pengendalian inflasi yang dikonstruksikan mulai dalam APBD Perubahan 2023 dan APBD 2024.
“Saya menyadari bahwa penanganan inflasi tidak dapat diselesaikan melalui penandatangan komitmen dan rapat-rapat TPID semata. Analisis atas kondisi lapangan berujung pada langkah konkret yang harus diputuskan dalam postur APBD. Bagi saya tugas Pemerintah Provinsi bukan hanya membantu koordinasi, namun menerima aspirasi dari Pemerintah kabupaten/kota berupa program-program yang terukur dan terencana. Aspirasi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan APBD provinsi, yang juga mempertimbangkan kondisi geografis Sultra yang terbagi dengan daratan dan kepulauan. Adm
