LAJUR.CO, KENDARI – Dua daerah yakni Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka menjadi daerah baru yang akan masuk dalam sampel data perhitungan inflasi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 2024. Selama ini, perhitungan angka inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra hanya berpatokan pada dua daerah, Kota Kendari dan Baubau.
Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menyambut positif kebijakan penambahan dua kabupaten di Sultra dalam radar perhitungan inflasi oleh pemerintah pusat.
Ia menilai perhitungan inflasi di Sultra yang selama ini berkiblat pada dua kota yakni Baubau dan Kendari tak bisa secara konfrehensif merepresentasikan kondisi inflasi di Sultra.
“Berdasarkan hasil analisis, saya menyadari bahwa kurang aktual apabila angka inflasi Provinsi Sultra yang terdiri dari 17 kabupaten/kota, hanya berpatokan pada Kota Baubau dan Kota Kendari,” papar Andap dalam keterangan resmi diterima Lajur.co, Sabtu (27/1).
Dengan adanya keputusan penambahan dua daerah sampel perhitungan inflasi, Andap Budhi menargetkan angka inflasi di Sultra berada pada angka 2,08 persen pada tahun 2024.
Ia berpandangan bahwa masalah inflasi di era otonomi daerah sudah seharusnya melibatkan kabupaten/kota secara menyeluruh.
“Tugas pemerintah provinsi pada dasarnya menjembatani dan mengkoordinasikan antar pemerintah kabupaten/kota, serta antara pemerintah pusat (BI, BPS, Bulog, Badan Pangan Nasional) dan Pemerintah Kabupaten/Kota, begitu pula terkait inflasi” jelasnya.
Ia juga memastikan tujuh kebijakan pengendalian inflasi yang telah digulirkan Pemrov Sultra tahun lalu akan tetap dilanjutkan di tahun 2024.
“Kami akan lanjutkan tujuh jurus kendali inflasi dan akan terus berinovasi dengan dinamika situasi yang fluktuatif dengan langkah-langkah terencana, terarah, terukur dan tepat sasaran. Karena penyelesaian inflasi bukan asumsi, tapi langkah nyata,” ujar Andap.
Ketujuh program tersebut antara lain adalah mengintegrasikan data stok dan neraca pangan 17 kabupaten/kota untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi.
Berikut melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di seluruh daerah di Provinsi Sultra. Ketiga, Satgas Pangan digerakkan secara masif untuk operasi pasar guna cek ketersediaan pasokan, kelancaran distribusinya, dan pengawasan terhadap praktek monopoli harga.
Keempat kata Andap, pihaknya memastikan distribusi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bekerjasama dengan Bulog berjalan lancar.
‘Kelima, melakukan penanaman 2.738.485 bibit sayur mayur untuk pemenuhan kebutuhan pangan di Sultra, yang juga mendapat apresiasi dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Keenam, penyaluran bantuan sarana prasarana dan pengembangan teknologi pertanian guna peningkatan produksi pangan,” jelasnya.
Terakhir, kebijakan subsidi silang anggaran untuk komoditas angkutan udara yang menyumbang 0,48% andil inflasi.
Ketujuh langkah diatas merupakan bagian tidak terpisahkan dari substansi materi komitmen yang ditandatangani bersama antara Pj Gubernur Sultra, bupati/wali kota dan stakeholder terkait untuk penanganan laju inflasi di Sultra. Adm
