LAJUR.CO, KENDARI – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol Andap Budhi Revianto, mengikuti wawancara dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara virtual, di ruang Kerja Gubernur Sultra, Jumat (29/12/2023).
Sekda Sultra Asrun Lio, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sultra Dr Andi Makkawaru, Kadis Cipta Karya Martin Dr Effendi Patulak, Kadis ESDM Sultra Andi Azis turut mendampingi Andap serta Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh yang hadir secara virtual pada sesi wawancara tersebut.
Nirwasita Tantra adalah penghargaan pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD atas kepemimpinannya yang berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya.
Tim Panelis Nirwasita Tantra KLHK Tahun 2023 dalam wawancara tersebut terdiri dari Hariadi Kartodihardjo, Lilik Budi Prasetyo, Suryo Adiwibowo, Chalid Muhammad, Henry Subagiyo, dan Brigitta Isworo Laksmi.
Dalam paparannya, Andap menjelaskan data terkini kualitas lingkungan (udara, air, tanah dan lahan), selama 5 tahun terakhir ini, indeks kualitas udara tahun 2023 capaian 92.83, indeks kualitas air 61.28, indeks kualitas air laut 79.64 dan indeks kualitas lahan 74.86 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 78.41 berstatus baik.
Ada tiga program lingkungan hidup tahun 2023 yang perlu dilakukan kata Andap diantaranya pemasangan lampu penerangan jalan sebanyak 150 titik, dan revitalisasi pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian pembangunan sumur bor di 32 titik lokasi. Selanjutnya Andap juga telah memberikan bantuan bak ambrol (bak sampah) di 15 titik lokasi di Kota Kendari serta 3 titik lokasi di Kabupaten Konawe Selatan
“Budidaya Larva Maggot untuk mengurangi kemiskinan ekstrim di 3 Kabupaten dengan angka kemiskinan ekstrim tinggi dan pengelolaan sampah rendah yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton Tengah,” ungkapnya.
Seputar respon alih fungsi lahan sebagai program penanganan prioritas juga turut dijelaskan salam sesi wawancara itu. Pertama respon di media lahan yaitu penandatanganan percepatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi yang dilaksanakan di Kota Kendari. Dimana alokasi anggaran APBD sebesar Rp11 miliar diperuntukkan penanaman seluas 560 Ha. Sebanyak 20 ribu mangrove turut ditanam dalam kegiatan, serta berkolaborasi dengan PT PLN UID Sulselbar melakukan penanaman 5.000 bibit mangrove di Wakatobi.
Kedua, respon di media air laut yaitu program rehabilitasi ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi pulau Bokori Kabupaten Konawe dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) perikanan di TPI Wameo Kota Baubau untuk mencegah pencemaran laut akibat air limbah perikanan.
Ketiga, lanjut Andap, respon di media air yaitu dengan melakukan pemantauan di sungai untuk mengetahui kualitas air sungai, pembangunan sumur bor di 32 titik lokasi. Serta keempat respon di media udara yaitu revitalisasi pembangkit listrik tenaga surya untuk mengurangi emisi.
Saat para panelis dibawah komando Soeryo Adiwibowo mempertanyakan soal pertambangan dan kemiskinan, Andap Budhi menjelaskannya secara terperinci. Di sisi lain Pemprov sudah mencoba untuk mencari dana pengentasan kemiskinan tanpa skema APBD dan APBD melalui penurunan karbon.
Dalam sesi itu, dijelaskan jika ada keputusan Gubernur No 704/2019 tentang cetak biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sektor pertambangan mineral dan batu bara Prov. Sultra Tahun 2019-2023. Terutama untuk masyarakat lingkar tambang serta sudah memiliki CSR (Corporate Social Responsibility).
Penjelasan tersebut dianggap kurang, karena ada peluang diregulasi lingkungan hidup di mana dicantumkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dalam aturannya menyebutkan adanya dana pemulihan lingkungan hidup hingga belum ada penjelasan ataupun regulasi turunan dari PP nomor 22 tahun 2021.
Wawancara yang dijalani dimaksudkan sebagai bentuk optimalisasi kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan melihat harmonisasi relasi eksekutif dan legislatif, yang sangat penting dalam menjaga stabilisasi pemerintahan yang menentukan bagaimana fungsi lingkungan hidup dan kebutuhan publik lainnya.
Selain itu, juga untuk mengetahui bagaimana pimpinan DPRD dalam menyerap dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat seperti dalam pembuatan peraturan daerah, pengawasan anggaran, serta menjalankan otoritas fungsi legislatif dalam meningkatkan kinerja lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkembang di daerah.
Melalui pemberian penghargaan Nirwasita Tantra, KLHK berharap akan terwujud pengelolaan lingkungan hidup yang semakin baik di daerah, sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Pemerintah juga melalui Nirwasita Tantra ingin mendorong munculnya Green Leadership, melibatkan para kepala daerah dan para wakil rakyatnya menjadi semakin peduli terhadap lingkungan hidup, dan berperan dalam pembangunan di daerahnya sesuai dengan kewenangannya.
Dasar pemberian penghargaan ini dinilai dari Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang disusun setiap tahun oleh provinsi, kabupaten/ kota DIKPLHD disusun oleh tim yang dibentuk oleh kepala daerah, yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perguruan tinggi, & lembaga masyarakat. Red
