LAJUR.CO, BOMBANA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat literasi keuangan masyarakat melalui kegiatan edukasi keuangan di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Utara (Konut) berlangsung sejak 29–30 April 2026.
Kegiatan digelar secara serentak di empat kecamatan diikuti sebanyak 441 peserta. Mereka berasal dari unsur pemerintah daerah, camat, perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum. Edukasi berlangsung di Kecamatan Rarowatu Utara dan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, serta Kecamatan Sawa dan Molawe, Kabupaten Konawe Utara.
Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana, mengatakan edukasi keuangan menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan yang aman dan legal. Menurutnya, peningkatan literasi keuangan juga menjadi bagian dari upaya perlindungan konsumen di tengah maraknya kejahatan keuangan digital.
“Melalui kegiatan edukasi ini, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan keuangan, mengenali karakteristik investasi yang legal dan logis, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan keuangan, seperti penipuan, pinjaman online ilegal, dan investasi ilegal,” kata Bismi.
Ia menambahkan, masyarakat perlu lebih bijak dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan digital agar tidak mudah terjebak pada penawaran yang merugikan.
Deputi Kepala OJK Sultra, Indra Natsir Dahlan, yang hadir di Kabupaten Bombana mengatakan edukasi keuangan memiliki peran strategis, khususnya di tengah maraknya aktivitas keuangan ilegal.
“Berdasarkan data hingga Maret 2026, Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas PASTI telah menghentikan 3.570 entitas keuangan ilegal, dengan total 36.736 pengaduan sejak Januari 2025,” ujar Indra.
Ia menyebutkan, penanganan terhadap pinjaman online ilegal mencapai 29.764 kasus, sedangkan investasi ilegal sebanyak 6.904 kasus. Total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sejak 2017 hingga triwulan III 2025 mencapai Rp142,22 triliun.
Indra juga menegaskan, hingga 2 April 2026 terdapat 94 penyelenggara pinjaman daring (pindar) yang berizin dan diawasi OJK.
“Masyarakat dapat mengecek daftar resmi tersebut dengan menghubungi layanan konsumen OJK melalui Kontak 157 untuk memastikan legalitas sebelum menggunakan layanan keuangan,” katanya.
Kegiatan edukasi keuangan itu turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bombana, Musdalifah. Ia mengapresiasi pelaksanaan edukasi keuangan oleh OJK di wilayahnya.
“Kemudahan akses terhadap layanan keuangan di era digital perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam penawaran yang merugikan,” ujar Musdalifah.
Menurutnya, edukasi keuangan penting dalam meningkatkan literasi masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal senada disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, Hasran Abu Bakar.
“Literasi keuangan penting sebagai bekal bagi masyarakat untuk memahami manfaat dan risiko produk jasa keuangan, serta mampu membedakan antara layanan keuangan yang legal dan ilegal, terutama di tengah meningkatnya kejahatan keuangan berbasis digital,” kata Hasran saat membuka kegiatan edukasi di Konut.
Salah satu peserta dari Kecamatan Sawa menyebut pemanfaatan layanan perbankan digital di masyarakat masih belum optimal. Kondisi itu membuat sebagian warga rentan terhadap penipuan dan keterlambatan memperoleh informasi transaksi keuangan secara real time.
OJK Sultra memastikan akan terus memperluas jangkauan program literasi dan edukasi keuangan di berbagai daerah guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan konsumen dari berbagai bentuk kejahatan keuangan. Adm
