KENDARI – Nama Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra), Bahtra Banong, mendadak ramai diperbincangkan di media sosial. Politikus Gerindra itu menjadi sasaran kritik netizen usai membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sebuah acara televisi swasta nasional.
Dalam program Prime with Bram Herlambang di CNN Indonesia pada Senin (15/6/2026), Bahtra tampil sebagai salah satu narasumber dialog interaktif bertema “Mahasiswa Bergerak, Pemerintah Diminta Merespons Tuntutan”.
Pada kesempatan itu, Bahtra berdialog dengan sejumlah tokoh di antaranya Direktur Eksekutif Trias Politica Agung Baskoro, Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari, Wakil Ketua BEM UI Fatimah Azzahra, Politisi Golkar Ahmad Irawan, serta Kepala RND Transmedia Sosial Anugerah Pratama.
Saat membahas program MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Bahtra menggambarkan kondisi anak-anak di daerah pelosok Sultra. Ia menuturkan masih ada siswa yang harus berangkat ke sekolah menggunakan perahu dalam kondisi belum sempat sarapan.
“Kami yang di kampung Sulawesi Tenggara sana, di pulau sana, bayangkan adik-adik kita berangkat sekolah menggunakan perahu tanpa mereka makan, mereka sampai di sekolah dalam kondisi perut lapar,” papar Bahtra dalam forum tersebut.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, program MBG menjadi kebutuhan penting bagi anak-anak di daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan kondisi ekonomi. Ia menilai, selama ini belum pernah ada program yang secara langsung menjamin kebutuhan makan anak-anak sekolah.
“Mana mungkin mereka bisa belajar dengan baik, mana mungkin mereka bisa konsentrasi di sekolah kalau berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar. Mungkin iya bagi orang-orang kota, tapi kita orang-orang di kampung yang di pelosok sana sangat membutuhkan program MBG ini,” sambungnya.
Namun, pernyataan itu justru memantik perdebatan. Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia, Fatimah Azzahra, menilai persoalan yang dihadapi anak-anak di daerah bukan hanya soal makanan, tapi juga akses pendidikan yang masih sulit dijangkau.
Fatimah mencontohkan kondisi siswa yang harus melewati berbagai hambatan untuk bisa sampai ke sekolah. Menurutnya, persoalan infrastruktur dan akses pendidikan seharusnya menjadi prioritas yang lebih mendesak untuk dituntaskan.
“Saya rasa ada sesuatu yang lebih genting sebetulnya dari mengisi perut lapar itu, bagaimana anak-anak di daerah yang akses sekolahnya masih terhambat. Sebelum kita memberikan tambahannya, yang wajib dipenuhi dulu,” ujar Fatimah menanggapi pernyataan Bahtra.
Potongan video perdebatan tersebut kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial. Sejumlah akun mengunggah ulang cuplikan video ketika Bahtra membawa contoh kondisi anak-anak di daerahnya untuk menjelaskan pentingnya program MBG.
Salah seorang kreator konten bahkan memberikan komentar yang cukup menohok. Menurutnya, solusi yang dibutuhkan anak-anak di wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara bukan hanya makanan gratis, tetapi juga perbaikan akses pendidikan.
“Kalau masalah anak-anak desa di Sulawesi Tenggara pergi sekolah pakai perahu ya solusinya pemerintah itu siapkan jembatan atau pemerintah siapkan perahu khusus untuk mengangkut anak sekolah ke sekolah,” kata kreator konten dengan nama akun quthuuz.
Komentar beragam kemudian bermunculan dari netizen lainnya. Sebagian mendukung argumen Bahtra bahwa kebutuhan gizi anak tidak boleh diabaikan. Namun banyak juga yang menilai Bahtra terlalu jauh membawa nama Sulawesi Tenggara untuk mempertahankan program MBG.
Hingga kini, perdebatan mengenai program MBG tersebut masih terus menjadi bahan diskusi publik. Sejumlah warganet bahkan menyebut persoalan infrastruktur, transportasi, dan akses pendidikan di daerah semestinya menjadi perhatian yang sama seriusnya.
Gelombang kritik itu rupanya turut berdampak pada akun media sosial pribadi Bahtra. Bahtra mengaku akun Instagram miliknya sempat mengalami gangguan dan tidak bisa diakses. Red
Nama Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra), Bahtra Banong, menjadi sorotan publik usai pernyataannya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam sebuah dialog televisi nasional menuai kritik di media sosial.
Politikus Partai Gerindra itu ramai diperbincangkan setelah menggunakan kondisi anak-anak di wilayah kepulauan Sultra sebagai contoh untuk menjelaskan pentingnya program MBG. Sejumlah netizen menilai Bahtra terlalu jauh membawa nama Sultra untuk membela program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Potongan video perdebatan yang berlangsung dalam program Prime with Bram Herlambang di CNN Indonesia pada Senin (15/6/2026) kemudian beredar luas di berbagai platform media sosial. Dalam video itu, Bahtra menggambarkan kondisi siswa di daerah pelosok Sultra yang harus berangkat ke sekolah menggunakan perahu dalam keadaan belum sempat sarapan.
“Kami yang di kampung Sulawesi Tenggara sana, di pulau sana, bayangkan adik-adik kita berangkat sekolah menggunakan perahu tanpa mereka makan, mereka sampai di sekolah dalam kondisi perut lapar,” ujar Bahtra.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut, program MBG merupakan kebutuhan mendasar bagi anak-anak di daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan kondisi ekonomi. Ia berpendapat anak-anak sulit mengikuti proses belajar secara optimal apabila harus bersekolah dalam keadaan lapar.
“Mana mungkin mereka bisa belajar dengan baik, mana mungkin mereka bisa konsentrasi di sekolah kalau berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar. Mungkin iya bagi orang-orang kota, tapi kita orang-orang di kampung yang di pelosok sana sangat membutuhkan program MBG ini,” katanya.
Namun pernyataan itu mendapat tanggapan kritis dari Wakil Ketua BEM UI, Fatimah Azzahra. Dalam forum yang sama, Fatimah menilai persoalan yang dihadapi anak-anak di daerah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan makanan, tetapi juga menyangkut akses pendidikan yang masih sulit dijangkau.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebutuhan dasar berupa akses pendidikan yang layak sebelum menambah program pendukung lainnya.
“Saya rasa ada sesuatu yang lebih genting sebetulnya dari mengisi perut lapar itu, bagaimana anak-anak di daerah yang akses sekolahnya masih terhambat. Sebelum kita memberikan tambahannya, yang wajib dipenuhi dulu,” ujar Fatimah.
Perdebatan tersebut memicu beragam respons di media sosial. Salah satu kreator konten dengan akun quthuuz menilai solusi bagi anak-anak di wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara seharusnya tidak berhenti pada penyediaan makanan gratis.
“Kalau masalah anak-anak desa di Sulawesi Tenggara pergi sekolah pakai perahu ya solusinya pemerintah itu siapkan jembatan atau pemerintah siapkan perahu khusus untuk mengangkut anak sekolah ke sekolah,” katanya dalam video yang turut viral.
Komentar serupa bermunculan dari berbagai warganet. Sebagian mendukung pandangan Bahtra pemenuhan gizi anak merupakan kebutuhan mendesak yang tidak boleh diabaikan. Namun sebagian lainnya menilai pemerintah juga harus memberikan perhatian serius terhadap persoalan infrastruktur, transportasi, dan akses pendidikan di daerah terpencil.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yang hingga kini masih menjadi perbincangan publik. Di tengah polemik yang berkembang, diskusi mengenai prioritas anggaran, pemerataan pembangunan, serta kebutuhan dasar masyarakat di daerah terus mengemuka.
Di sisi lain, Bahtra mengaku akun Instagram pribadinya sempat mengalami gangguan dan tidak dapat diakses setelah gelombang kritik dan perdebatan terkait pernyataannya ramai di media sosial. Red
