LAJUR.CO, KENDARI – Pemberian gelar kehormatan adat Muna Sangia Mondono Wite Bhalano kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), dalam Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna (KKMM) yang dipusatkan di Kota Kendari memantik perhatian publik. Di tengah euforia penganugerahan gelar adat Muna, sorotan justru mengarah kepada mantan Bupati Muna dua periode sekaligus anggota DPR RI Dapil Sultra tiga periode, Ridwan Bae.
Pada prosesi sakral itu, Ridwan Bae terlihat hadir. Ia tampak duduk di area tamu VIP bersama sejumlah tokoh Bumi Anoa, termasuk Gubernur ASR yang hari itu dianugerahi gelar kehormatan adat Muna.
Ridwan Bae ramai disorot lantaran tak termasuk dalam daftar penerima gelar kehormatan adat Muna. Banyak yang menyangkan. Sebagian masyarakat menilai rekam jejaknya sebagai Bupati Muna selama dua periode dan anggota DPR RI tiga periode dianggap lebih layak diganjar penghargaan serupa.
Merespons hal itu, Ridwan menyebut dirinya belum merasa pantas menerima penghargaan atas dedikasi dan tanggung jawab yang diemban. Ia pun menegaskan dirinya bukan tipe orang yang suka mengejar tropi penghargaan.
Politisi senior Golkar itu rupanya tak ambil pusing meski ramai bisik-bisik soal pembagian gelar kehormatan adat Muna pada gawean KKMM yang diinisiasi Bupati Muna Barat, La Ode Darwin.
“Ya, banyak juga yang berbicara agar saya juga diberi gelar begitu. Sebagian orang menganggap saya cukup memberikan kontribusi pembangunan di Muna selama dua periode menjadi bupati, kemudian tiga periode menjadi anggota DPR RI yang juga memberi kontribusi bagi Sulawesi Tenggara. Itu pandangan mereka,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu, Senin (27/7/2026).
Menurut politisi Golkar tersebut, puluhan tahun pengabdian, baik saat menjabat sebagai Bupati Muna maupun anggota DPR RI, merupakan bagian dari tanggung jawab yang memang harus dijalankan. Karena itu, ia menilai pengabdian tersebut belum layak ditukar dengan gelar kehormatan adat.
“Saya bukan tipe orang yang suka dapat penganugerahan atau penghargaan yang tidak pantas buat saya. Saya datang saja ke daerah, selalu pesan, jangan ada penyambutan, tidak enak, kasihan orang jadi repot. Tapi masih ada saja,” ujarnya sambil melempar tawa.
Ia menjelaskan, ketika dipercaya memimpin Kabupaten Muna selama dua periode, seluruh program pembangunan yang dijalankan merupakan kewajibannya sebagai kepala daerah.
“Saya bekerja sebagai Bupati dua periode di Kabupaten Muna, memang itu tugas saya sebagai bupati. Bahwa saya kadang tidak tidur 1×24 jam menerima tamu, mendengarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk saya implementasikan dalam pembangunan, itu kewajiban saya sebagai bupati,” ujarnya.
Ridwan Bae menekankan pembangunan yang dilakukan menggunakan anggaran negara, bukan dana pribadi. Karena itu, ia merasa hanya menjalankan amanah masyarakat yang telah memilihnya.
Selama duduk di DPR RI, Ridwan dikenal sebagai salah satu legislator Sultra yang berkecimpung di Komisi V DPR RI. Melalui komisi yang membidangi infrastruktur tersebut, ia mengaku konsisten memperjuangkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Sultra, mulai dari pembangunan dan peningkatan jalan nasional, jembatan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau rumah tidak layak huni, jaringan irigasi, penyediaan air bersih, hingga berbagai proyek infrastruktur yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Bumi Anoa.
Menurut Ridwan, berbagai program yang berhasil diperjuangkan itu bukanlah prestasi pribadi yang layak diberi penghargaan. Semua itu merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
“Bahwa saya membuat program-program pembangunan di Kabupaten Muna secara fisik misalnya, itu adalah kewajiban saya sebagai bupati. Dan saya pakai uang rakyat, bukan uang pribadi saya. Jadi rasanya tidak pantas saya mendapat penghargaan,” katanya.
Hal serupa, lanjut Ridwan, juga berlaku selama dirinya menjadi anggota DPR RI yang duduk di Komisi V. Menurutnya, memperjuangkan anggaran APBN untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, perumahan layak huni, hingga berbagai kebutuhan infrastruktur masyarakat Sultra merupakan amanah yang memang sudah seharusnya dijalankan seorang wakil rakyat. Ibarat utang, kata Ridwan, amanah tersebut wajib tuntas sebelum purnabakti.
“Uang apa yang kita perjuangkan? Uang negara. Uang negara dari mana? Dari uang rakyat. Jadi saya tidak pantas menerima penghargaan tentang itu,” ucapnya.
Ia menegaskan, dirinya lebih memilih bekerja dengan tulus tanpa berharap penghargaan apa pun.
“Yang jelas saya bekerja tulus sebagaimana kewajiban saya, baik sebagai mantan Bupati dua periode maupun sudah tiga periode menjadi anggota DPR RI. Itu saya anggap sebagai kewajiban mutlak yang harus saya kerjakan tanpa perlu mendapatkan penghargaan,” katanya.
Saat ditanya apakah sikap tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah masyarakat, Ridwan menjawab tegas.
“Benar. Bentuk pertanggungjawaban saya kepada masyarakat yang sudah mengamanahi saya sebagai pilihan mereka, sebagai perwakilan mereka,” ujarnya.
Jurnalis Lajur.co telah berupaya mengonfirmasi Bupati Muna Barat selaku Ketua KKMM mengenai ihwal gelar kehormatan adat Muna saat gawean KKMM, Selasa (28/7/2026). Hingga berita ini diterbitkan, Darwin belum memberikan tanggapan.
Sebelumnya, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka resmi menyandang gelar kehormatan adat Muna Sangia Mondono Wite Bhalano saat Silaturahmi Akbar KKMM Sultra di Kendari, Minggu (19/7/2026). Rangkaian event akbar itu diisi pemecahan rekor MURI dulang terbanyak hingga pengukuhan KKMM oleh Gubernur ASR.
Sementara itu, Ketua Panitia Silaturahmi Akbar Masyarakat Muna, LM Bariun, mengatakan penganugerahan gelar kepada Gubernur ASR telah melalui dua hingga tiga kali pembahasan di Kabupaten Muna sebelum diputuskan bersama Majelis Adat Muna dan tokoh masyarakat Sultra.
ASR bilang gelar tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah moral untuk terus menjaga dan melestarikan adat serta budaya Muna sebagai bagian dari pembangunan Sultra.
Ridwan Bae sendiri tampak hadir di acara tersebut. Ia tampil berbeda. Saat mayoritas peserta mengenakan pakaian adat Muna, bahkan busana kebesaran Muna, politikus senior Partai Golkar itu justru hadir dengan busana formal.
Ia muncul dengan kemeja kuning bermotif loreng macan. Sementara putrinya yang kini menjabat anggota DPD RI Dapil Sultra, Rabiah Al Adawiyah, tampil anggun mengenakan setelan kebaya kalem.
Saat ditanya alasan tidak mengenakan pakaian adat Muna, Ridwan menjawab santai. Menurutnya, undangan yang diterimanya hanya untuk menghadiri silaturahmi dan tidak mencantumkan ketentuan mengenai busana.
“Dalam undangan juga sama sekali tidak ada dress code (baju adat),” kata Ridwan Bae. Adm
