LAJUR.CO, KENDARI – Dua dari enam anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra) tercatat ikut menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kedua legislator tersebut adalah Jaelani dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Bahtra Banong dari Partai Gerindra. Nama keduanya masuk dalam daftar 120 anggota DPR RI yang mengusulkan penggunaan HMP terhadap Gibran.
Sementara itu, empat anggota DPR RI lainnya dari Dapil Sultra tidak tercantum dalam daftar pengusul yang dipublikasikan Kumparan. Mereka adalah Ahmad Safei dari PDI Perjuangan, Ridwan Bae dari Partai Golkar, Ali Mazi dari Partai NasDem, dan Rusda Mahmud dari Partai Demokrat.
Dikutip dari Tirto dan Kumparan, ada 120 anggota DPR RI yang masuk dalam pengusul HMP, Rabu (11/11/2026). Para pengusul berasal dari delapan fraksi di DPR RI dan telah menyerahkan surat usulan kepada pimpinan parlemen.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, jumlah pengusul dihitung berdasarkan surat yang telah ditandatangani masing-masing anggota.
“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusul, total yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Fraksi PKS menjadi penyumbang pengusul terbanyak dengan 28 anggota. Berikutnya, Fraksi NasDem dengan 19 anggota. Fraksi PKB dan Demokrat masing-masing mengusulkan 18 anggota, disusul PDI Perjuangan dengan 14 anggota.
Sementara Fraksi Golkar dan Gerindra masing-masing menyumbang 11 anggota. Adapun Fraksi PAN diwakili satu anggota.
Mengacu daftar yang dipublikasikan Kumparan dan Tirto, Jaelani tercatat sebagai salah satu dari 18 anggota Fraksi PKB yang menandatangani usulan HMP. Sementara Bahtra Banong masuk dalam daftar 11 anggota Fraksi Gerindra.
Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pengajuan usulan tersebut belum berarti Gibran otomatis diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden karena masih harus melalui tahapan dan mekanisme konstitusional yang berlaku.
