SULTRABERITA.ID, KENDARI – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengumumkan perkembangan terbaru indikasi pungli (pungutan liar) di Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sultra.
Saat gelaran Konferensi Pers, Senin 16 Desember 2019, Wakil Kejati Sultra, Juniman Hutagaol mengatakan kasus pungli Diskominfo telah masuk dalam tahap penyelidikan.
“Yang lalu kita lakukan Puldata dan Pulbaket. Sekarang naik ke tahap penyelidikan,” singkat Juniman.
Kata dia, ada dua staf Diskominfo Sultra diperiksa terkait indikasi pemotongan pencairan dana Bimtek dan perjalanan dinas digawangi Syaifullah.
BACA JUGA :
- Prabowo Teken PP Pengupahan, Ini Formula UMP 2026
- Sultra Sumbang Lahan Mangrove Terbesar di Sulawesi, Capai 65.141 Hektare
- Difasilitasi Atdikbud RI di Korea Selatan, IAIN Kendari Gabung Jejaring International Office Global
- Masuk 10 Kampus Terpilih Program IDegree, IAIN Kendari Jadi Guest Lecturer di Korsel
- Kenali Penyebab Rambut Rontok saat Menopause dan Cara Mengatasinya
“Dua orang oknum Dinas Kominfo yang kami periksa,” ujarnya.
Ia pun meluruskan bahwa tidak ada OTT (Operasi Tangkap Tangan) dalam penanganan indikasi kasus pungli tersebut. Yang terjadi adalah Pidsus Kejati melakukan Puldata dan Pulbaket terhadap laporan dugaan ‘pungli’ di Dinas Kominfo.
“Kita mengambil keterangan dari dua orang di lokasi (Diskominfo). Kebetulan mau kerjasama (kooperatif). Kita khawatir kalau terlalu diumbar bisa susah nanti. Ini butuh waktu,” jelas Juniman.
Sebagai informasi, Jumat pekan lalu Kejati Sultra dilaporkan memeriksa dua oknum pegawai Dinas Kominfo Sultra yang diduga melakukan pemotongan pencairan dana perjalanan dinas di instansi tersebut. Sempat tersiar kabar adanya OTT. Namun hal itu langsung dibantah oleh pihak Kejati Sultra. Adm
