LAJUR.CO, KENDARI – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae membahas sejumlah proyek infrastruktur didanai pemerintah pusat yang berada di Sulawesi Tenggara (Sultra) saat melakukan audiensi dengan Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto, Jumat (5/1/2023). Beberapa yang dibahas rombongan Komisi V DPR RI antara lain adalah update jembatan Ameroro, jembatan penghubung Muna-Buton serta jembatan penghubung Muna dan daratan Sulawesi.
Ridwan Bae berharap agar pemerintah di daerah melakukan langkah persuasif agar agenda pembangunan di atas tidak sampai menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Terlebih, ada banyak lahan masyarakat yang berpotensi terkena imbas ‘gusur’ akibat pencanangan proyek infrastruktur pemerintah pusat.
“Kita inginkan semua projek strategis yang masuk di Sultra tidak terjadi masalah karna adanya komplain atau konflik-konflik di masyarakat kita,” cetus Ridwan Bae.
Khusus mengenai ide pembangunan jembatan Muna Buton serta jembatan penghubung Muna dan daratan Sulawesi, Ridwan Bae mengatakan hal tersebut menjadi prioritas utama diperjuangkan Komisi V DPR RI. Dalam berbagai rapat bersama pemerintah pusat, Ridwan Bae mengatakan dirinya getol menyuarakan agar pemerintah fokus merealisasikan pembangunan infrastruktur.
“Harapan keinginan besar saya untuk menyatukan daratan Sultra dimana nantinya jembatan penghubung bisa dilewati langsung. Kalau misalnya, jembatan penghubung ini tercipta maka nantinya mempermudah nelayan-nelayan kedepan,” ujar politisi Golkar itu.
Sebelumnya, Ridwan Bae mengatakan proyek jembatan Muna Buton semua digadang memakai dana APBN. Namun, keterbatasan anggaran dan alih fokus pemerintah pusat ke IKN hingga tahun 2024 membuat rencana tersebut itu urung terlaksana.
Anggaran pembangunan jembatan yang diprediksi menelan anggaran hingga triliunan tersebut kemudian memakai dua opsi yakni skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau secara umum lebih dikenal sebagai skema Public-Private Partnerships (PPP) dan skema kerja sama investor asing. Adm
