LAJUR.CO, KENDARI – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tenggara (Sultra) memfasilitasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang). Agenda rutin tahunan Bappeda Sultra tersebut digelar tepat di hari pertama berkantor pasca libur panjang hari raya Idulfitri, Selasa (16/4/2024).
Rakortekbang melibatkan instansi perencana seluruh kabupaten/kota se-Sultra, bertujuan menyelaraskan sasaran program pembangunan nasional, provinsi, daerah dan kabupaten/kota di Sultra. Kepala Bappeda Sultra J Robert mendampingi Sekda Sultra Asrun Lio membuka secara resmi rakor tersebut.
Dalam sambutannya, Sekda Sultra Asrun Lio mengatakan jika kegiatan itu merupakan agenda menyelaraskan kegiatan pembangunan nasional dengan kegiatan pembangunan prioritas di daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara tepat sasaran.
Penyelarasan ini sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Rakortekrenbang ini bertujuan mensinkronkan kegiatan pembangunan nasional, provinsi dan juga kegiatan daerah. Jadi dibuat desk-desk sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, supaya arah dan tujuan pembangunan nasional kita itu bisa tepat sasaran,” papar Sekda Sultra Asrun Lio.
Sebagai informasi, pada tahun 2025 merupakan titik awal perencanaan jangka panjang daerah atau rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2025 – 2045.
RPJPD merupakan pedoman kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029 yang dilaksanakan pasca Pilkada pada November 2024 mendatang.
Turut hadir dalam acara Rakortekrenbang ini diantaranya pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov Sultra, Kepala Bapedda kabupaten kota se-Sultra, para Kepala OPD kabupaten/kota se-Sultra, para perencana OPD lingkup pemerintah Provinsi Sultra, dan sejumlah pihak terkait.
Total ada enam isu strategis yang menjadi pembahasan Bappeda Sultra dalam Rakortekrenbang tersebut. Keenam isu strategis ini merupakan program prioritas dalam agenda pembangunan nasional, diantaranya soal upaya penuntasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka prevalensi stunting.
Dalam sambutannya, Sekda Sultra Asrun Lio mengatakan jika isu ini saling berkaitan dengan aspek lain. Dimana sebagian besar penduduk yang mengalami stunting sebagai akibat tidak terpenuhinya nutrisi yang cukup pada masa pertumbuhan mereka.
“Karena ketidakmampuan atau daya beli rendah, tidak menutup kemungkinan stunting disebabkan adanya minimnya pengetahuan atau kesadaran terhadap kebutuhan nutrisi pada masa pertumbuhan anak,” kata Asrun Lio.
“Asupan nutrisi itu diperoleh dari cara bagaimana sebuah keluarga memberi asupan kepada anak-anaknya sehingga tidak stunting. Misal ikan sebagai sumber nutrisi di daerah pesisir. Juga masalah pendidikan orang tua, perkawinan dini di daerah, infrastruktur juga dilakukan sinkronisasi terhadap kebijakan strategis program nasional,” lanjutnya.
Peningkatan harga kebutuhan pokok masyarakat yang tidak terkendali (pengendalian inflasi) juga ikut dibahas dalam rakor yang digelar tersebut. Kemudian diikuti dengan masalah penerapan standar pelayanan minimal (SPM), pada urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dasar. Pentingnya membahas persoalan ini karena bersinggungan dengan masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Isu lain terkait perencanaan pembangunan di Sultra yang mesti disinkronkan dalam agenda pembangunan nasional yakni penurunan tingkat pengangguran terbuka. Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja terutama pada penduduk usia produktif dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada.
Kondisi wilayah Sultra yang berpotensi mengalami bencana banjir, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, dan tsunami, dimasukkan dalam pembahasan isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Dalam kesempatan Rakortekrenbang ini, Asrun Lio menegaskan seluruh potensi gangguan alam dimaksud perlu menjadi perhatian agar menimbulkan masalah serius dikemudian hari.
Selain itu, isu terakhir yakni soal tata kelola pemerintahan. Penerapan Sistem Merit ASN yang belum optimal dan minimnya inovasi pelayanan publik menjadi masalah yang tidak kalah penting dibahas dalam Rakortekrenbang Sultra ini.
Beberapa isu strategis tersebut disampaikan agar dimuat dalam kegiatan prioritas yang tepat dan terukur, serta berdampak pada upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional pada tahun 2025.
Digelar Dua Hari Berturut
Kepala Bappeda Sultra J Robert melalui Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda Sultra Hasrullah mengatakan, Rakortekrenbang difasilitasi oleh Bappeda Sultra digelar selama dua hari berturut sejak Selasa-Rabu (16-17/4/2024). Hari pertama Rakortekrenbang Bappeda Sultra melibatkan instansi perencana dari delapan kabupaten/kota di Sultra meliputi Kabupaten Kolaka Timur, Bombana, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe, Kolaka Utara, Konawe Kepulauan dan Kota Kendari.
“Hampir semua peserta hadir walaupun ini adalah hari pertama berkantor. Kabupaten lain menyusul di hari kedua. Kita fokus ke penyelarasan urusan pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. Kita harapkan ada feedback dan semua berkontribusi untuk mendukung sasaran program prioritas nasional yang dicanangkan pemerintah pusat,” jelas Hasrullah.
Ia mencontohkan beberapa penyelarasan urusan pusat dan daerah diantaranya dukungan kebijakan pengembangan taman nasional yang berada di Kabupaten Wakatobi, dukungan pembangunan infrastruktur pada kawasan strategis nasional yang terdapat sejumlah kabupaten diantaranya Kabupaten Konawe, Koltim dan Kolaka.
“Maksimal mengajukan 10 usulan. Target indikator makro ada enam target yang mau disinkronkan mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran terbuka, gini rasio dan indeks pembanguan manusia dan emisi gas rumah kaca. Kita harapkan diskusi ini benar-benar fokus dengan target penyelarasan skala prioritas pusat yang sudah disampaikan,” jelas Hasrullah. Adm
