LAJUR.CO, KENDARI – Polemik penertiban paksa pedagang di kawasan eks MTQ Kendari oleh Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup mendapat protes keras dari DPRD Sultra.
Protes tersebut disampaikan langsung Ketua Komisi III DPRD Sultra Suwandi Andi saat agenda rapat paripurna penyampaian keputusan dewan berupa rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2023, Selasa (21/5/2024).
Dalam rapat dihadiri Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh dan Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto, Suwandi Andi bahkan meminta agar Pemprov Sultra mengevaluasi kinerja Pj Wali Kota Kendari yang saat ini masih menjabat Kepala BPBD Sultra.
Protes keras dilayangkan Komisi III DPRD Sultra terhadap Muhammad Yusup bukan tanpa sebab. Selain tidak adanya solusi relokasi pascapenertiban di kawasan yang masih berstatus aset Pemprov Sultra, pengerahan aparat kepolisian dalam skala besar menghadapi pedagang kaki lima dinilai arogan.
Ia bahkan meminta agar Kapolda Sultra ikut menolak melibatkan aparatnya dalam proses penertiban UMKM di kawasan eks MTQ.
“Mereka bukan pengemis, bukan perampok, mereka hanya pencari nafkah. Jangan seperti itu, manusia itu,” kata Suwandi Andi.
“Pak Kapolda jangan ada aparat yang ikut penggusuran. Kamu lawan masyarakat kami, tergerus hati kami. Dievaluasi itu orang,” politisi PAN tersebut.
Menurutnya, penertiban UMKM tak mesti dilakukan secara keras dengan melibatkan aparat kepolisian.
Pj Wali Kota Kendari, kata Suwandi, seyogyanya memakai cara-cara persuasif yang dibarengi solusi relokasi memadai agar proses penertiban tidak serta merta memutus mata pencaharian pedagang dan memicu reaksi negatif dari masyarakat. Adm
