LAJUR.CO, JAKARTA – Mayoritas saham perusahaan energi yang bergerak di sektor batu bara jeblok pada penutupan perdagangan Senin (3/1). Hal ini terjadi usai pemerintah melarang sementara ekspor batu bara hingga akhir Januari 2022.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, PT Indika energy Tbk (INDY) rontok 4,53 persen menjadi Rp1.475 per saham pada penutupan sore ini. Namun, pelaku asing masih mencatatkan pembelian terhadap saham Indika Energy sebesar Rp1,09 miliar.
Disusul dengan saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) yang anjlok 2,96 persen menjadi Rp26.200 per saham. Hari ini, investor asing membukukan jual bersih terhadap saham tersebut sebesar Rp1,87 miliar.
Begitu juga dengan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) juga merah 3,8 persen. Perdagangan negatif terjadi sepanjang hari dan saham emiten ditutup di level 19.625 per saham.
Lalu, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melemah 1,48 persen menjadi 2.670 per saham. Tercatat, investor asing melakukan penjualan bersih (net sell) senilai Rp21,47 miliar hari ini.
Di sisi lain, PT Adaro energy Tbk (ADRO) justru melonjak 5,3 persen menjadi 2.370 per saham. Namun, pelaku pasar asing mencatatkan penjualan bersih (net sell) senilai Rp30,64 miliar.
Sebelumnya, Kementerian ESDM memutuskan melarang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ekspor batu bara mulai 1 Januari 2022-31 Januari 2022.
Larangan diberlakukan karena defisit baru bara akibat dari tak patuhnya kalangan pengusaha mematuhi kewajiban pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO).
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin menambahkan realisasi itu membuat pembangkit PLN mengalami defisit pasokan batu bara pada akhir tahun kemarin. Menurutnya, persediaan batu bara yang aman di PLTU PLN adalah di atas 20 hari operasi.
“Dari 5,1 juta metrik ton (MT) penugasan dari Pemerintah, hingga tanggal 1 Januari 2022 hanya dipenuhi sebesar 35 ribu MT atau kurang dari 1 persen. Jumlah ini tidak dapat memenuhi kebutuhan tiap PLTU yang ada. Bila tidak segera diambil langkah-langkah strategis maka akan terjadi pemadaman yang meluas,” ungkap Ridwan seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Sabtu (1/1).
Menurut dia, pemerintah telah beberapa kali mengingatkan kepada para pengusaha batu bara untuk terus memenuhi komitmennya dalam memasok emas hitam ke PLN.
“Kenapa semuanya dilarang ekspor? Terpaksa dan ini sifatnya sementara. Jika larangan ekspor tidak dilakukan, hampir 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan daya sekitar 10.850 mega watt (MW) akan padam,” ucap Ridwan.
Situasi tersebut, tambah Ridwan, berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian nasional. Nantinya, ketika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, maka larangan ekspor akan dicabut. “Kami akan evaluasi setelah 5 Januari 2022 mendatang,” tutup Ridwan. Adm
Sumber : CNNIndonesia.com
