LAJUR.CO, KENDARI – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto menegaskan akan mengakomodir penyandang disabilitas dalam kuota rekrutmen CPNS dan PPPK Pemprov Sultra. Tahun 2024, Pemprov Sultra diketahui mendapat persetujuan alokasi formasi CPNS dan PPPK sebanyak 7.497 orang dari KemenPAN-RB.
“Total 2 persen untuk penyandang disabilitas. Kita mengikuti aturan yang sudah ditetapkan,” singkat Andap Budhi diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (18/3/2024).
Ketentuan kuota penyandang disabilitas paling sedikit 2% dalam formasi rekrutmen ASN, kata Sekjen Kemenkumham RI itu, sejalan dengan Peraturan Menteri PAN RB 45/22 tentang pelaksana jabatan pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah.
Dalam peraturan tersebut, instansi pemerintah telah mewajibkan setidaknya paling sedikit 2% untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas dari jumlah total alokasi kebutuhan PNS yang sudah ditetapkan oleh menteri.
Adapun kriteria jabatan yang dapat diisi oleh penyandang disabilitas antara lain pekerjaannya bersifat administratif, dapat dilakukan secara rutin, tidak memerlukan persyaratan khusus serta jabatan yang lingkungan kerjanya tidak memiliki risiko tinggi.
Jelang proses rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2024, Andap berpesan agar masyarakat mewaspadai oknum yang mengatasnamakan calo, apalagi menyebut oknum pemerintah yang mengiming-imingi kelulusan dengan syarat membayar mahar atau upeti.
Sekjen Kemenkumham RI tersebut menegaskan proses penerimaan CPNS lingkup Pemprov Sultra tidak dipungut biaya alias gratis. Ia memastikan tahapan rekrutmen nantinya menerapkan enam prinsip pengadaan ASN.
Enam prinsip pengadaan ASN dimaksud yaitu adil, objektif yang didasarkan pada hasil tes dan kesesuaian keadaan, gratis, kompetitif, transparan, bersih atau kolusi dan nepotisme.
Andap meminta agar masyarakat ikut mengawasi proses seleksi CPNS tahun ini sehingga benar-benar bersih dari indikasi pelanggaran, termasuk permainan calo yang mengatasnamakan pemerintah.
Selama proses rekrutmen CPNS 2024, Andap menyatakan akan membuat layanan hotline sebagai akses bagi masyarakat melaporkan indikasi penyimpangan penerimaan calon abdi negara.
“Kita akan buat hotline. Kalau ada penyimpangan, laporkan. Perangkat kita juga siap terutama inspektorat untuk sama-sama awasi proses rekrutmen CPNS,” tegas Andap.
Tahun 2024, total kuota penerimaan ASN disetujui Kemenpan-RB mencapai 7.497 orang. Jumlah ini sekaligus menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah rekrutmen CPNS Pemprov Sultra dari tahun 2021. Kuota penerimaan ASN tahun 2024 Pemprov Sultra tersebut mencakup 1.509 PNS dan 5.988 PPPK. Masing – masing komposisi tenaga guru 981 orang PNS, tenaga kesehatan 442 PNS dan 702 PPPK, tenaga teknis 1.067 PNS dan 4.305 PPPK. Adm
