LAJUR.CO, KENDARI – Peran kepala daerah kabupaten dan kota di wilayah pesisir sangat penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta ekosistem pesisir.
Hal itu mendasari pemerintah pusat melalui Kementerian BPN/ Bappenas meluncurkan kemitraan antar kepala daerah di wilayah pesisir untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tingkat 14.
Bersama RARE Indonesia dan stakeholder terkait, Bappenas berkomitmen untuk mewujudkan tujuan TPB 14 pada tiga daerah pesisir yang potensial, masing-masing Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Provinsi Papua Barat.
Peluncuran program kemitraan bupati/wali kota tiga provinsi di atas digelar di Jakarta yang dirangkaikan dengan Talkshow dan berlangsung secara hybrid, Kamis (4/8/2022).
Vice President Rare Taufik Alimi sebagai ketua pelaksana menyebut sudah ada 39 bupati dan wali kota yang tercatat menyatakan komitmennya dalam kemitraan dimaksud. Mereka adalah 16 bupati/wali kota yang berasal dari Provinsi Sultra, 13 bupati/Wali Kota dari Provinsi Sulut serta 10 bupati/wali kota dari Provinsi Papua Barat.
“Dengan 39 ini kita sudah memiliki jumlah yang cukup besar di tempat kita bekerja sama. Kemitraan ini kita gunakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya yang ke 14,” ujar Taufik Alimi saat menyampaikan laporannya secara virtual.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Josaphat Rizal Primana hadir membuka secara langsung agenda talkshow sekaligus peluncuran kemaritiman bupati dan wali kota di tiga provinsi.
“Hanya 3 pesan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama kemitraan, ini tentunya sangat penting untuk dilakukan. Inovasi dan Replikasi,” ujar Josaphat Rizal Primana saat membuka acara talkshow.
Adapun talkshow kemitraan bupati dan wali kota pesisir fokus membahas tema melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
Sesi pertama menghadirkan sejumlah narasumber baik dari Direktur Sinkronisasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Direktur Pendayagunaan Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepala Bappeda Sulut serta Asisten Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa.
Direktur Sinkronisasi Kemendagri Iwan Kurniawan sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan NGO Rare Indonesia sebagai katalisator, fasilitator dan mediator antar pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulut Riny Tamuntuan berharap dengan adanya program kemitraan antarkepala daerah wilayah pesisir, daerahnya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Wilayah Sangihe 95% lautan dan berbatasan langsung dengan negara Filipina sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat. Selain kondisinya saat ini sedang terjadi abrasi dan garis pantai mulai berkurang. Ilegal fishing, pengrusakan karang dan bahaya aktivitas pertambangan sangat penting segera ditangani,” jelasnya saat memaparkan kondisi wilayah pesisirnya.
Sehingga kehadiran Rare sebagai narahubung antara pemerintah pusat dan daerah dipandang memegang peran penting oleh Kepala Bappeda Sulut Jenny Karouw.
“Kemitraan ini bagi kami di Sulawesi Utara itu sangat penting. Maka perlu memperhatikan mekanisme pelaksanaan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanan,” tuturnya.
Selanjutnya, Bupati Buton juga mengungkap kesyukuran atas kemitraan yang baru saja disepakati.
Bupati Buton La Bakri mengatakan, adanya kemitraan tersebut menambah energi dan semangat mereka di daerah untuk terus berupaya melakukan inovasi-inovasi demi tercapainya TPB 14.
“Kemitraan ini menambah semangat kami untuk melakukan banyak kegiatan di lapangan. Kalau tidak membangun mitra, akan menjadi ancaman terutama ketersediaan pangan,” urainya saat menjadi narasumber talkshow sesi kedua.
Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, lanjut La Bakri, sangat mendukung penuh keterlibatan masyarakat terutama kaum perempuan melalui Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2020.
Gubernur Sultra Ali Mazi yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Sultra, Sukanto Toding menilai upaya menjalin kemitraan antar kepala daerah sebagai instrumen strategis dalam pembangunan berkelanjutan di daerah.
Pemerintah Provinsi Sultra mengapresiasi inovasi yang digagas dengan memberikan hak pengelolaan kepada para nelayan di daerah Bumi Anoa untuk mengelola wilayah pesisirnya. Red
