LAJUR.CO, KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari telah menyisir keberadaan 1.181 pengecer BBM yang menjadikan Pertalite bersubsidi sebagai lahan bisnis. Praktik penjualan eceran ini kini menjadi sorotan di tengah persoalan antrean BBM, hingga memicu ultimatum keras Wali Kota Kendari Siska Karina Imran terhadap SPBU yang terbukti bekerja sama dengan penimbun.
Tak main-main, Siska mengancam akan menutup SPBU yang kedapatan terlibat dalam praktik penimbunan BBM. Pemkot Kendari bahkan menyiapkan langkah penindakan lebih tegas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memutus rantai distribusi yang dinilai merugikan masyarakat.
“Bagaimana kalau ini sampai masih terjadi, kita melakukan penutupan SPBU tersebut. Jadi sudah sangat keras ini, kita tidak main-main kalau masalah timbun-timbun BBM atau apa,” tegas Siska kepada awak media, Jumat (16/10/2026).
Siska mengatakan, Pemkot Kendari terus mengintensifkan pengawasan di lapangan dengan melibatkan Wakil Wali Kota, kepolisian, kejaksaan, Forkopimda, serta pihak terkait lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan praktik penimbunan sekaligus memastikan penyaluran BBM berjalan lebih tertib.
Ia mengakui, persoalan BBM tidak hanya terjadi di Kendari. Meski begitu, pemerintah daerah terus mencari formula penanganan agar pasokan lebih mudah diakses masyarakat dan antrean kendaraan di SPBU berangsur terurai.
“Kita sudah melakukan terus hari demi hari upaya-upaya, semua formula-formula kita lakukan, yang dulunya ngantrinya itu sepanjang berapa kilo, sekarang mungkin sudah berkurang,” ungkapnya.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menyoroti besarnya potensi penyerapan BBM melalui aktivitas penjualan eceran. Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat 1.181 penjual BBM eceran di Kota Kendari.
Sudirman memperkirakan, jika setiap pengecer membeli satu jeriken berkapasitas 35 liter per hari, total BBM yang terserap bisa mencapai 41.335 liter atau sekitar 41 ribu liter sehari. Volume tersebut, menurut dia, setara dengan kebutuhan sekitar empat SPBU.
“Bayangkan, 41 ribu sama dengan empat SPBU. Jadi inilah yang kita bilang penimbunan berjamaah,” ujarnya.
Besarnya potensi serapan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena pasokan BBM yang dibeli pengecer dapat memengaruhi distribusi untuk kebutuhan masyarakat. Namun, angka itu merupakan simulasi berdasarkan asumsi setiap pengecer membeli satu jeriken per hari, bukan keterangan mengenai volume pembelian aktual seluruh pengecer.
Sudirman mengakui, penjualan BBM eceran menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat. Kendati demikian, ia menyebut mayoritas pedagang memiliki usaha lain, seperti menjual beras, gula, rokok, dan berbagai kebutuhan pokok.
“99 persen penjual eceran itu ada di kiosnya. Dia jual ji beras, dia jual ji gula, jual ji rokok dan sembako yang lain. Jadi ketika kita tertibkan masalah ecerannya, saya yakin dan percaya dia pasti bisa cari uang,” kata Sudirman.
Selain mengawasi jalur distribusi, Pemkot Kendari mengklaim kondisi antrean di SPBU mulai membaik. Sudirman meminta masyarakat dan wartawan memantau langsung pelayanan di 14 SPBU yang beroperasi di Kota Kendari.
Ia menyebut waktu tunggu kendaraan saat ini tidak lebih dari 30 menit, jauh lebih singkat dibandingkan kondisi sebelumnya ketika antrean disebut bisa mencapai dua jam.
“Jadi kalau yang kemarin dua jam orang antri, sekarang saya bisa pastikan tidak ada SPBU yang antri lebih dari 30 menit. Silakan dicek,” ujarnya.
Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan pengelola SPBU untuk mengoptimalkan jam operasional dan menambah kapasitas pelayanan. Sejumlah SPBU mulai melayani konsumen sejak pagi agar pengisian BBM dapat berlangsung lebih cepat.
SPBU Anduonohu, misalnya, disebut mulai beroperasi sekitar pukul 05.30 Wita. Sementara itu, sejumlah SPBU lainnya mulai melayani masyarakat pada pukul 06.00 hingga 06.30 Wita.
Pemkot Kendari turut menyoroti keterbatasan nosel atau alat pengisian BBM yang berpotensi memperpanjang antrean. Sudirman mengatakan, pemerintah telah meminta pengelola SPBU Anduonohu menambah fasilitas pengisian, terutama untuk kendaraan roda dua.
“Kalaupun ada yang agak panjang, itu seperti Anduonohu. Karena kenapa, nosel untuk motornya baru satu, itulah yang kami paksa untuk dia siapkan dua. Informasinya hari ini dia sudah tambah satu untuk motor menjadi dua nosel, mobil yang sebelumnya dua menjadi empat nosel,” jelas Sudirman.
Ia menegaskan, pembenahan pelayanan SPBU perlu berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi dan penindakan terhadap praktik penimbunan. Pemerintah berharap pengusaha BBM dan seluruh pihak terkait mendukung upaya tersebut agar pasokan lebih tepat sasaran dan masyarakat tidak terus dirugikan oleh antrean panjang maupun persoalan distribusi.
“Kami pemerintah kota, perang melawan penimbun BBM,” tandasnya. Sis
