LAJUR.CO, KENDARI – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra) Hendro Dewanto menyampaikan sejumlah capaian kinerja positif di masing – masing bidang di lingkup Kejati Sultra dalam beberapa bulan terakhir. Bidang Pembinaan, per 12 Juni 2024 penyerapan anggaran Kejaksaan RI mencapai persentase 49,50% senilai Rp9,2 miliar, dan juga telah melaksanakan penerimaan pegawai tahun anggaran 2023 dengan jumlah perekrutan sebanyak 7.648 orang CPNS dan 249 orang PPPK.
Bidang Intelijen, per Juli 2024 telah melakukan kegiatan pengamanan pembangunan strategis sebanyak 258 proyek, yang di dalamnya terdapat 86 proyek strategis nasional. Kemudian pelaksanaan Tangkap Buronan periode Januari sampai Juni 2024 sejumlah 73 orang.
Bidang Tindak Pidana Umum, penyelesaian penanganan perkara hingga tahap eksekusi sampai pada Juni 2024 sebanyak 46.300 perkara, dan tahap dua sebanyak 55.202 perkara. Penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif sejak diundangkannya beleid tentang keadilan restoratif, sebanyak 5.482 perkara. Serta membentuk Rumah RJ sebanyak 4.617 dan Balai Rehabilitasi NAPZA sebanyak 112 balai rehab.
Bidang Tindak Pidana Khusus, sepanjang Semester I tahun 2024 telah melakukan penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp1,3 Triliun serta di tahun ini bidang pidsus sedang mengungkap penanganan perkara mega korupsi tata kelola pertambangan timah dengan kerugian total sebesar Rp300 triliun yang terbagi menjadi kerugian negara sebesar Rp29 triliun dan kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan sebesar Rp271 triliun.
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, telah berhasil melakukan penyelamatan Keuangan Negara melalui jalur perdata sebesar Rp23 triliun dan emas seberat 107 ton serta pemulihan keuangan negara sebesar Rp636 miliar.
Sejak Januari sampai Juni 2024 dalam Pendampingan Proyek Strategis Nasional, bidang Datun melakukan pendampingan hukum sebanyak 3 kegiatan dan 6 pendapat hukum. Dalam penanganan perkara perdata, telah melakukan bantuan hukum litigasi sebanyak 707 perkara dan bantuan hukum non litigasi sebanyak 13.566 perkara. Sedangkan di bidang Tata Usaha Negara sebanyak 151 perkara serta perkara uji materiil sebanyak 26 perkara.
Bidang Pidana Militer, sejak Agustus 2023 sampai Juni 2024, telah melaksanakan fungsi koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat sebanyak 118 kegiatan, yang terdiri dari 59 Penindakan, 40 Penuntutan dan Eksekusi sejumlah 19 perkara.
Bidang Pengawasan, sampai dengan Juni 2024 telah melakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap 48 pegawai dengan rincian 4 pegawai dijatuhi hukuman disiplin ringan, 20 pegawai dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan 24 pegawai dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Bidang Pengawasan juga mampu mendorong tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan LHKPN sebesar 97,5%.
Badan Pendidikan dan Pelatihan, untuk tahun anggaran 2024 berjalan sampai bulan Juni 2024 telah melaksanakan Diklat Teknis Fungsional serta Diklat Manajemen dan Kepemimpinan dengan jumlah peserta mencapai 999 orang.
Badan Pemulihan Aset, terhitung sejak bulan Desember tahun 2023 sampai Juni tahun 2024, telah melaksanakan pemulihan aset yaitu penjualan lelang untuk optimalisasi PNBP, alih status penggunaan, pemanfaatan dan hibah barang milik negara yang berasal dari barang rampasan dan pendampingan kementerian/lembaga senilai Rp196 miliar.
Capaian – capaian ini disampaikan Hendro Dewanto usai memimpin upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke 64 tahun, Senin (22/7/2024). Upacara tersebut diikuti Ketua IAD Wilayah Sulawesi Tenggara Ny Eko Hendro Dewanto beserta jajaran, Wakil Kepala Kejati Sultra Anang Supriatna, Para Asisten, Kajari Kendari, Kajari Konawe, Kajari Konawe Selatan, Kabag TU, Koordinator dan seluruh pegawai Kejati Sultra, Kejari Kendari, Kejari Konawe dan Kejari Konawe Selatan.
Tema HBA kali ini adalah“Akselerasi Kejaksaan Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas”. Tema ini merupakan kristalisasi dari visi pemerintah guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sehingga Indonesia harus mampu bermetamorfosis menjadi Indonesia maju yang memiliki kualitas manusia unggul serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintah yang kuat dan berwibawa.
Dalam kesempatan itu, selain membacakan amanat Jaksa Agung, Hendro Dewanto juga menyampaikan pesannya kepada pegawai Kejaksaan baik Jaksa maupun nonJaksa, agar tidak terlalu fokus terhadap kegiatan atau atribut lain yang cenderung menutupi tugas utama sebagai insan Adhyaksa.
“Prioritas utama bagi setiap insan Adhyaksa adalah penegakan hukum. Dalam setiap penyelesaian tugas dan pencapaian prestasi, biarkan institusi yang menjadi populer dan semakin besar, sedangkan kita sebagai individu semakin kecil, karena pada hakikatnya, bekerja dengan tujuan kepopuleran pribadi tidak akan meninggalkan legacy positif,” ungkap Hendro Dewanto.
Legacy positif, lanjutnya hanya dapat berkelanjutan apabila kita dapat bekerja secara terencana dan akuntabel baik secara manajerial maupun dalam hal penegakan hukum. Hal tersebut dapat terwujud apabila subjektivitas dan pendekatan pragmatis dihilangkan melalui pembentukan rangkaian ketentuan manajerial serta petunjuk teknis penegakan hukum yang komprehensif. Selain itu, para pegawai kejaksaan juga diingatkan agar tetap menjaga netralitas menyongsong perhelatan Pilkada Serentak pada 27 November mendatang. Red
