LAJUR.CO, KENDARI – Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah (Bappeda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menginisiasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) tahun 2024 – 2026 menyusul berakhirnya masa jabatan Ali Mazi-Lukman Abunawas sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Sultra periode 2018-2023. RAD tersebut disusun menyesuaikan dengan rencana pembangunan selama periode masa transisi.
Menelaah dokumen perencanaan pembangunan RPD sultra 2024-2016 terdapat keselaran antara isu strategis Sultra dan tujuan TPB/SDGs. Masing-masing yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing ekonomi dan produktivitas tenaga kerja, pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan optimalisasi pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pertemuan ini merupakan forum yang baik bagi kita semua karena akan membahas mengenai mekanisme dan tata cara penyusunan RAD TPB/SDGs. semoga melaui pertemuan ini RAD kita bisa lebih baik dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Sultra. Saya harap kita semua yang hadir dalam pertemuan ini dapat berperan aktif,” kata Sekretaris Bappeda Sultra, Wa Ode Muslihatun Bolu saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB) Provinsi Sultra, Senin (23/10/2023).
Rakor tersebut menghadirkan Manager Pilar Pembangunan Lingkungan Sekretariat Nasional SDGs BAPPENAS, Rachman Kurniawan dan Badan Pusat Statistik Sultra, Nike Roso Wulandari dan peserta dari perwakilan OPD Provinsi Sultra dan instansi Bappeda se-Sultra.
Dalam forum tersebut, beberapa catatan penting disampaikan Bappeda terkait evaluasi capaian TPB di Sultra. Diantaranya adalah pola koordinasi yang belum solid baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kondisi ini tergambar jelas dari belum maksimalnya keterlibatan organisasi kemasyrakatan, pihak swasta, filantropi. Matriks program kegiatan kabupaten/kota juga belum memadai membuat capaian TPB tak maksimal.
“Dari 194 indikator TPB, sebanyak 36 persen indikator tidak memiliki data, 24 persen indikator belum tercapai, dan sebanyak 40 persen indikator telah tercapai,” jelasnya.
Hal penting dalam RAD pembangunan berkelanjutan tahun 2018-2023 yang pantut mendapat atensi serius, antara lain pada pilar sosial dimana angka kemiskinan masih terbilang tinggi di Sultra.
Beberapa tantangan dihadapi Pemprov Sultra menghapus angka kemiskinan belum optimalnya konektivitas antar wilayah, kesenjangan antar wilayah yang masih tinggi, akses pendidikan, sanitasi, pengarusutamaan gender dan peningkatan derajat kesehatan.
Pada pilar ekonomi, kata Muslihatun, terlihat jelas jika tingkat pengangguran masih berfluktuasi seiring meningkatnya lapangan pekerjaan di sektor industri.
“Tantangan yang dihadapi adalah pengembangan SMK yang relevan dengan dunia kerja, peningkatan SDM tenaga kerja, pengembangan ekonomi produk lokal, pengembangan desa mandiri, dan masih tingginya angka pengangguran penduduk usia 15-24 tahun,” jelasnya.
Kabar baik dari evaluasi TPB periode lalu ada pada pilar lingkungan, dimana Indeks Kualitas Udara (IKU) provinsi Sultra masuk dalam jajaran 10 besar provinsi di Indonesia berkategori sangat baik sekali.
Sementara pada pilar hukum dan tata kelola, Bappeda Sultra mencatat sebanyak 261 kekerasan anak dilaporkan sepanjang tahun 2022, kekerasan pada anak perempuan sebanyak 212 kasus dan 49 kasus kekerasan terhadap anak laki-laki.
Bappeda Sultra menyadari jika pencapaian target TPB di tingkat provinsi merupakan agregasi hasil kerja bersama. Inilah mengapa, Bappeda mendorong keterlibatan semua pihak, baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, organisasi masyarakat, swasta, media, dan filantropi sangat menetukan pencapaian target TPB/SDGS.
Lewat rakor tersebut, Bappeda berharap rencana aksi yang disusun kedepan bisa lebih baik dengan identifikasi program kegiatan yang berdampak pada pencapaian indikator baik pemerintah maupun non pemerintah termuat secara maksimal.
“Dengan sisa waktu yang kurang dari 8 tahun menuju 2030, kami mengharapkan semua pihak dapat saling bersinergi membangun kolaborasi yang solid demi terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional,” ucap Muslihatun. Adm
