LAJUR.CO, KONAWE – Wakil Bupati Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Gusli Topan Sabara (GTS) menegaskan Pemda Konawe tetap memegang kendali proses rekruitmen karyawan pada dua perusahaan raksasa di kawasan industri Morosi. Hal ini disampaikan GTS saat menerima aspirasi Organisasi Masyarakat (Ormas ) serta Camat se-kabupaten Konawe di ruang kerjanya, Sabtu (10/7/2021).
Audiensi ini merupakan bentuk solusi dan tindak lanjut atas aspirasi disampaikan sejumlah ormas menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Konawe.
Sebelumnya, GTS telah mengagendakan akan mengumpulkan 30 Ormas dan Camat terkait perekrutan tenaga kerja lokal di PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) dan PT OSS di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sultra.
Dalam keputusan rapat tersebut GTS menyampaikan perekrutan tenaga kerja lokal di PT VDNI dan OSS tetap melalui pemerintah daerah, tidak diambil alih oleh pihak perusahaan secara langsung.
Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara mengatakan terkait masalah rekrutmen, dirinya meminta masing-masing kecamatan dan distrik saling berkoordinasi terkait penerimaan karyawan agar bisa diakomodir oleh perusahaan smelter di Morosi tersebut.
“Pemerintah daerah melakukan kebijakan sesuai jenjang dari bawah Desa, Kecamatan, Kabupaten, jadi teman-teman kalau masing-masing kecamatan sudah ada distriknya yah masing-masing silahkan koordinasi dengan camatnya saya memberikan kewenangan distrik kepada masing-masing,” jelasnya.
Ia meminta kepada 30 ormas, khususnya masyarakat Konawe untuk menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik tanpa harus melakukan penutupan perusahaan tersebut.
“Kalau ada masalah datang mi demo di sini, saya terima inspirasinya janganmi lagi kita berpikir mau tutup di sana. Bayangkan kalau di tutup di sana satu jam saja negara yang rugi,” ujar Gusli Topan Sabara saat memimpin rapat bersama 30 ormas dan Camat se Kabupaten Konawe.
Sementara itu, Ketua umum Perkumpulan Masyarakat Tolaki Sulawesi Tenggara, Supriadin mengatakan, mendukung pemerintah daerah tetap memegang kendali atas proses perekrutan tenaga kerja lokal di PT VDNI dan OSS.
“Kami tetap pada pendirian kami, aturlah kami sebagaimana mestinya. Tapi sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tuturnya.
Hal sama diutarakan Ketua Tamalaki Sultra Alpian Anas.
“Saya kira kita berdiri sini mendukung dan manjadi kesepakatan untuk kepentingan masyarakat Konawe ,” ujarnya.
Sebelumnya massa dari Ormas pemuda melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Konawe Senin (5/7/2021). Ormas tersebut meminta Tenaga Kerja Lokal (TKL) yang telah lama bekerja di perusahaan itu dengan status kontrak diangkat menjadi karyawan dengan pola perjanjian kerja waktu tidak tentu (PKWTT).
Diketahui dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Kapolres Kabupaten Konawe AKBP Wasis Santoso, 30 Ormas Tolaki dan Camat Kabupaten Konawe. CR2
