LAJUR.CO, KENDARI – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) DR Ridwan Badallah, hadir pada acara Sosialisasi dan Asistensi terkait Regulasi TIK Pemerintah Daerah. Acara ini mengusung tema “Kebijakan Tata Kelola TIK dalam Mendukung Penyelenggaraan SPBE, Satu Data Indonesia, Transformasi Digital, dan Keterpaduan Layanan Digital di Pemerintah Daerah,” diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) melalui Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika. Kegiatan tersebut berlangsung di Plaza Inn Kendari, Kamis (5/9/2024).
Acara ini juga dihadiri secara virtual oleh Direktur Tata Kelola Aptika Kementerian Kominfo RI dan secara langsung oleh narasumber dari Tim Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan Kementerian PAN-RB, Tim Satu Data Indonesia Bappenas, Pusat Riset Sains Data dan Informasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, serta para Kepala Dinas Kominfo kota/kabupaten se-Sultra, perwakilan Inspektorat kabupaten/kota se-Sultra, Bappeda kabupaten/kota, dan pejabat terkait.
Dalam sambutannya, Ridwan Badallah menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan menekankan pentingnya acara ini sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan digitalisasi layanan pemerintahan yang terintegrasi. Menurutnya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah fondasi utama dalam transformasi digital nasional, sejalan dengan Nawacita ke-2 yang menekankan pada tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
“Implementasi SPBE sangat penting untuk memastikan layanan publik berjalan secara sistematis, sederhana, dan terintegrasi,” ujar Ridwan.
Ia juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi, terutama kurangnya pemahaman teknis serta standar pengelolaan data dan regulasi di tingkat pemerintah daerah.
Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Ridwan juga menekankan, penyusunan rencana dan anggaran SPBE serta kebijakan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) perlu menjadi prioritas untuk memastikan keterpaduan manajemen SPBE di semua tingkatan pemerintahan.
Tantangan seperti kurangnya kapasitas teknis dan pemahaman mengenai regulasi TIK di daerah diharapkan dapat diatasi melalui kegiatan sosialisasi dan asistensi yang komprehensif. Selain itu, pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat infrastruktur digital, baik dari segi perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusia.
“Kita semua harus mengubah pola pikir bahwa transformasi digital bukanlah hal yang sulit. Kolaborasi yang efektif antara pemerintah daerah dan pusat akan mempercepat pencapaian tujuan SPBE dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Selanjutnya, Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Aries Kusdaryono, menyampaikan pentingnya peran Kementerian Kominfo tidak hanya sebagai penyedia layanan kehumasan tetapi juga sebagai penopang utama bagi berbagai dinas di pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini disampaikan beliau dalam sambutannya secara daring.
Pentingnya penerapan SPBE yang terintegrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, bersih, demokratis, dan terpercaya. Ia menjelaskan, pemetaan yang terstruktur dan desain infrastruktur SPBE yang baik akan menjadi dasar bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adm
