SULTRABERITA.ID, KENDARI – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengumumkan perkembangan terbaru indikasi pungli (pungutan liar) di Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sultra.
Saat gelaran Konferensi Pers, Senin 16 Desember 2019, Wakil Kejati Sultra, Juniman Hutagaol mengatakan kasus pungli Diskominfo telah masuk dalam tahap penyelidikan.
“Yang lalu kita lakukan Puldata dan Pulbaket. Sekarang naik ke tahap penyelidikan,” singkat Juniman.
Kata dia, ada dua staf Diskominfo Sultra diperiksa terkait indikasi pemotongan pencairan dana Bimtek dan perjalanan dinas digawangi Syaifullah.
BACA JUGA :
- Yayasan Hadji Kalla Buka Akses Beasiswa Mahasiswa UM Kendari, Bonus Bisa Magang di Kalla Group
- Tak Cuma Merokok, Konsumsi Makanan Ini Juga Bisa Picu Kanker Paru
- Hilirisasi Tambang di Kolaka Siap Beroperasi, Sultra Bakal Banjir Lapangan Kerja Baru
- Pelaku Usaha Kini Wajib Terdaftar di Platform SAPA UMKM
- Dari Gerabah Liangkobori – Bagan Nelayan, 54 Koleksi ‘Antik’ Maritim Dipamerkan di Museum Sultra
“Dua orang oknum Dinas Kominfo yang kami periksa,” ujarnya.
Ia pun meluruskan bahwa tidak ada OTT (Operasi Tangkap Tangan) dalam penanganan indikasi kasus pungli tersebut. Yang terjadi adalah Pidsus Kejati melakukan Puldata dan Pulbaket terhadap laporan dugaan ‘pungli’ di Dinas Kominfo.
“Kita mengambil keterangan dari dua orang di lokasi (Diskominfo). Kebetulan mau kerjasama (kooperatif). Kita khawatir kalau terlalu diumbar bisa susah nanti. Ini butuh waktu,” jelas Juniman.
Sebagai informasi, Jumat pekan lalu Kejati Sultra dilaporkan memeriksa dua oknum pegawai Dinas Kominfo Sultra yang diduga melakukan pemotongan pencairan dana perjalanan dinas di instansi tersebut. Sempat tersiar kabar adanya OTT. Namun hal itu langsung dibantah oleh pihak Kejati Sultra. Adm
