LAJUR. CO, KENDARI – Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun Lio menyatakan jumlah penduduk miskin di Sultra pada periode Maret 2023 mencapai 321,53 ribu orang. Hampir 80 persen penduduk miskin atau sebanyak 241,64 ribu orang tersebar di wilayah pedesaan. Selebihnya penduduk miskin perkotaan sebanyak 79,89 ribu orang. Artinya, 8 dari 10 penduduk miskin di Sultra berada di pedesaan.
“Mengapa kita perlu mengetahui persoalan kemiskinan ini, agar pemerintah dengan tepat sasaran bisa mengambil tindakan. Berdasarkan data BPS, garis kemiskinan kita pada Maret 2023 tercatat Rp 443.980 per kapita per bulan, dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 333.797,- (75,18 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan Rp 110.183,- (24,82 persen),” ungkap Asrun Lio dalam keterangan pers, Sabtu (11/11/2023).
Sementara data indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sultra pada Maret tahun 2023 berada pada level 1,961. Hal ini mengalami penurunan dibandingkan pada September Tahun 2022 sebesar 2,048. Asrun Lio menyebut indeks keparahan kemiskinan pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,479 menjadi 0,512.
“Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin,” tutur jenderal ASN Provinsi Sultra ini.
Ia menerangkan, adanya tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Sultra yang mengalami penurun, menunjukan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan cukup berdampak. Hal ini sesuai delapan strategi Pj Gubernur Sultra, pertama masalah pengendalian harga & ketersediaan pangan strategis. Kedua, percepatan penanganan kemiskinan & stunting. Ketiga, pemberdayaan UMKM berbasis digital dan kearifan lokal dalam menggerakkan ekonomi.
Keempat, percepatan penyelesaian proyek strategis nasional. Kelima, optimalisasi pemberdayaan potensi pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism). Keenam, hilirisasi nikel dan aspal ramah lingkungan.
Ketujuh, akses pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang merata untuk seluruh masyarakat. Kedelapan, memastikan pelaksanaan Pemilu beradat.
“Pelaksanaan poin satu, dua, dan tujuh dapat dilihat melalui beberapa hal, diantaranya laju inflasi yang berhasil ditekan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita mengalami kenaikan 0,57 poin yang dilakukan melalui berbagai strategi peningkatan kualitas pendidikan hingga pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat. IPM ini berkaitan dengan produktivitas penduduk, jika rendah maka pendapatan masyarakat juga rendah, sehingga bisa berdampak pada jumlah penduduk miskin,” paparnya lagi.
Sejalan dengan itu, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto meskipun persentase penduduk miskin pada Maret 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,16 persen poin terhadap September 2022, dan naik lagi 0,26 persen poin terhadap Maret 2022, namun pada periode September 2022 hingga Maret 2023, indeks kedalaman kemiskinan atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan atau P2 turun.
“Atas dasar ini juga sehingga Provinsi Sultra menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan pendataan dan verval warga miskin untuk tingkat Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, sekaligus dalam rangka penguatan kewenangan kepala daerah dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pengelolaan Data Kemiskinan Terpadu (PDKT),” katanya.
Ia pun mengingatkan kembali, agar pemerintah bersama berbagai komponen terkait untuk terus berupaya mengendalikan laju inflasi, karena jika tidak maka bisa menjadi salah satu faktor meningkatnya persentase jumlah kemiskinan, sebab berkaitan dengan daya jangkau serta daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
“Informasi terkait inflasi akan terus dipublikasikan, agar masyarakat terus mengetahui perkembangannya dan tidak panik dalam menghadapinya. Inflasi merupakan persoalan global yang kemudian berimbas hingga ke daerah-daerah. Meskipun demikian, masyarakat tidak boleh panik sebab Sultra memiliki ketahanan pangan cukup. Selain itu, pemerintah juga akan terus melakukan intervensi dalam rangka pengendalian inflasi ini,” tuturnya.
Andap menambahkan, selain masalah inflasi juga terdapat prediksi-prediksi negatif akan dampak badai El Nino di Sultra, seperti masalah kekeringan atau musim kemarau berkepanjangan yang bisa melanda hingga Februari 2024 mendatang. Namun masyarakat Sultra perlu mengingat kembali bahwa sebagai daerah yang berada di kawasan tropis, memiliki sumber kekayaaan pangan lokal sehingga masalah global El Nino juga bisa dihadapi secara bersama-sama. Adm
