LAJUR.CO, KENDARI – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terbilang cukup tinggi. Hal tersebut terungkap saat rapat kerja terbaru bersama Komisi IX DPR RI, dan Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono tentang peningkatan risiko penularan DBD diakibatkan el nino.
Kota Kendari masuk dalam daftar lima daerah di Indonesia sebaran kasus DBD tertinggi tahun 2024. Empat daerah lain di Indonesia yang mencatat rekor sebaran DBD tertinggi adalah Kota Bandung, Bandung Barat, Kota Bogor dan Kota Subang.
Update 25 Maret 2024, total warga Kota Kendari terjangkit DBD mencapai 1.505 kasus. Dari jumlah tersebut, 10 pasien meninggal dunia, selebihnya 1.452 pasien dinyatakan sembuh.
Senin (25/3/2024), PJ Gubernur Sultra Andap Budhi mengungkapkan tren kasus DBD se Sultra hingga periode 25 Maret 2024 yang mencapai 3.287 kasus dengan jumlah kematian 16 orang.
Kota Kendari berada pada urutan pertama dengan catatan 1.505 kasus terjangkit DBD,1.452 pasien sembuh dan 10 orang meninggal dunia.
Berikutnya Kabupaten Konawe Selatan 607 kasus, pasien meninggal 4 orang. Kabupaten Konawe 266 kasus dan 1 orang pasien meninggal dunia. Kabupaten Kolaka melaporkan 171 kasus DBD, 0 kasus meninggal Kabupaten Muna 136 kasus, 0 kasus meninggal. Kolaka Timur 97 kasus, meninggal 0 kasus. Buton Utara 82 kasus, meninggal 0 kasus.
Selanjutnya Buton 67 kasus, Bombana 66 kasus, Kota Baubau 58 kasus, Muna Barat 42 kasus, Konkep 41 kasus, Buteng 34 kasus, Wakatobi 34 kasus, Konut 24 kasus, Kolut 21 kasus. Seluruh kabupaten di atas terdata nihil kasus meninggal akibat DBD. Khusus Kabupaten Busel melaporkan 29 kasus dengan 1 pasien meninggal dunia.
PJ Gubernur Andap Beri Warning
Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto sendiri telah memberi warning menyusul tingginya angka angka kasus DBD di Sultra. Angka Bebas Jentik (ABJ) yang masih sangat rendah yakni berada di bawah target yakni >95 persen membuat sebagian besar wilayah di Provinsi Sultra berstatus beresiko terjadi penularan kasus DBD.
Ia mengingatkan semua pihak bersama-sama peduli tehadap upaya penekanan penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD), menerapkan tindakan pencegahan penyebaran DBD lewat aksi 3M.
“Tentu pemerintah provinsi hingga kabupaten kota tidak pernah berhenti melakukan sejumlah upaya dan langkah-langkah antisipasi, pencegahan, hingga penindakan terhadap kasus yang muncul di masyarakat. Namun upaya tersebut, perlu mendapatan dukungan dari semua pihak, utamanya masyarakat untuk tak pernah bosan menerapkan 3 M plus,” ucap Andap.
Sehubungan dengan peningkatan kasus dan penyebaran kasus DBD yang semakin meluas, Pemprov Sultra melalui Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten/kota, puskesmas dan lintas sektor lainnya diminta melakukan berbagai upaya dalam rangka menekan penyebaran kasus DBD. Diantaranya adalah mengirim surat edaran Kemenkes RI tentang antisipasi kasus Dengue selama masa El Nino, menjamin ketersediaan layanan fasilitas kesehatan untuk kasi DBD, melakukan tindakan fogging hingga penyuluhan intens.
Arahan PJ Gubernur se-Sultra diikuti instruksi pengaktifan POKJANAL DBD, Tim Gerak Cepat (respons) mulai dari provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat desa/kelurahan. Termasuk pemberdayaan masyarakat sebagai peran utama kegiatan PSN 3 M Plus melalui Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J), yang dilakukan secara terpadu, masif dan berkesinambungan. Adm
