LAJUR.CO, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) tengah bersiap menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 yang akan berlangsung di Kota Baubau pada 11–14 April 2025.
Agenda Musrenbang menjadi momentum penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik RPJMD, yang akan dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Sultra. Rencana pelaksanaan Musrenbang dipaparkan Kepala Bappeda Sultra, J Robert pada Kamis (10/4/2025).
Pada saat forum Musrenbang berlangsung, kata Robert, pemerintah kabupaten/kota diimbau agar menyampaikan usulan program yang realistis dan sesuai data kebutuhan riil di lapangan.
Sejumlah program yang akan diajukan tidak boleh bersifat konsumtif. Melainkan lebih mengedepankan kepentingan publik dibanding kepentingan internal para perangkat daerah.
“Sekarang kita pakai pendekatannya harus seperti piramida yang benar, bukan terbalik. Jadi anggaran pelayanan publiknya harus lebih besar,” ujar J Robert.
Akselerasi Program Unggulan ASR-Hugua
Untuk ketiga kalinya, Pemprov Sultra melangsungkan forum Musrenbang di Kota Baubau. Nantinya, Musrenbang akan diawali dengan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang). Rakortekbang dimaksudkan sebagai tahap krusial untuk mengidentifikasi dan menyinkronkan kebutuhan riil di daerah.
Melalui forum tersebut, usulan dari setiap daerah akan dikaji secara mendalam. Termasuk menyatukan pendapat terkait target kinerja pembangunan yang selaras dengan indikator nasional.
Kegiatan Musrenbang Pemprov Sultra tahun 2025 ini juga menjadi bagian dari strategi akselerasi program unggulan Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) dan Wakil Gubernur Ir Hugua. Salah satunya program 100 hari kerja ASR – Hugua yang menjadi fondasi untuk mengawali transformasi kebijakan menuju program reguler.
Sebagaimana diketahui, dalam 100 hari kerja pertama, ASR – Hugua memiliki sejumlah program yang masuk dalam catatan 15 Quick Wins. Diantaranya menyasar sektor pendidikan, kesehatan hingga pembangunan infrastruktur jalan.
“Tiga fokus utama Gubernur ASR saat ini adalah peningkatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan UMKM. Infrastruktur menjadi kunci untuk membuka keterisolasian wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas J Robert.
Robert juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang mempercepat penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar perubahan APBD. Penetapan perubahan. RKPD ditarget terlaksana paling lambat 31 Mei 2025.
Hal ini lanjut Robert, bersifat penting untuk memastikan kesinambungan program prioritas, meskipun belum ada payung hukum perencanaan jangka menengah yang definitif.
Isu strategis lain seperti swasembada pangan tetap akan menjadi perhatian Gubernur ASR , sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan daerah secara berkelanjutan.
Musrenbang juga akan menjadi wadah integrasi kebijakan nasional dan daerah, dimana para peserta akan mendengar langsung arahan Menteri Dalam Negeri dan Menteri ATR/BPN.
Dengan pelaksanaan yang terkoordinasi, Musrenbang 2025 diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Red
